Berita

Ilustrasi lockdown/Ist

Politik

PPKM Mikro Tak Jelas, Rakyat Bingung Hasilnya Tidak Terasa

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 15:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan pemerintah yang masih menggunakan istilah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dibanding karantina wilayah atau lockdown masih membuat masyarakat bingung.

Menengok negara lain, mereka lebih memilih kebijakan lockdown dengan batasan waktu yang jelas. Namun di Indonesia, sama sekali tidak ada lockdown dan lebih gemar menggunakan istilah PPKM mikro.

Hingga kini pun, PPKM terus diperpanjang dan entah sampai kapan kan berakhir.


"Di sini, masyarakat selalu bingung menafsirkan istilahnya dan tidak mengerti sampai kapan batas waktunya. Setelah itu pun, hampir tidak merasakan akibat dari kebijakan tersebut karena sulit membedakan kondisinya," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Menurut Satyo, istilah yang digunakan pemerintah membuat masyarakat kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Karantina wilayah atau lockdown sangat jelas pembatasan kegiatannya dan alat pelaksana pengawas juga jelas.

"Sementara PPKM ini butuh juru tafsir lagi untuk menerjemahkannya karena setiap kelompok, setiap orang boleh ikut menafsirkannya. Belum lagi soal seberapa kuat penegakan aturan prokesnya, hal inilah tampaknya yang membuat PPKM tidak efektif menekan corona," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya