Direktur PPI: Urusan Persatuan Jangan Disimplikasi Pada Jokowi Dan Prabowo

Jargon "Persatuan Rakyat" dijadikan alasan oleh sejumlah pihak untuk memasangkan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, untuk maju ke Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai jargon tersebut tidak mesti dicerminkan dengan memasangkan Jokowi dan Prabowo.

Sebab menurutnya, memaksakan Jokowi dan Prabowo berpasangan di PIlpres mendatang, dengan dalih mempersatukan seluruh elemen masyarakat, sama saja melecehkan tokoh bangsa lainnya.

"Urusan persatuan dan kesatuan jangan disimplikasi hanya urusan dua orang. Itu sangat melecehkan tokoh lain di negara," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Ditegaskan Adi, negara sebesar Indonesia isinya bukan hanya dua orang saja. Masih banyak tokoh yang bisa mempersatukan masyarakat dan lebih kapabel dibandingkan Jokowi dan Prabowo.

"Banyak tokoh bangsa pemersatu. Mulai dari ketum parpol, pimpinan lembaga negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Semua ini elemen penting pemersatu bangsa," demikian Adi Prayitno.

Isu persatuan belakangan diangkat Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 yang diinisiasi pentolan Indo Barometer M. Qodari.

Ia mengklaim, pasangan Jokpro dapat mencegah polarisasi dan dapat merawat persatuan.