Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Di Depan Qodari, LaNyalla Tegaskan Jabatan Presiden Hanya Dua Periode

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Adanya dorongan jabatan presiden tiga periode membuat Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti geleng-geleng kepala.

Bahkan keheranannya tersebut disampaikan langsung di depan M. Qodari, penasihat Sekretaris Nasional Jokowi-Prabowo (Seknas Jokpro) 2024 yang mengusulkan Jokowi tiga periode.

"Saya jadi ketua Kadin dibatasi 2 periode, Ketum PSSI dibatasi 2 periode, kemudian presiden batasannya juga 2 kali. Sejak reformasi, SBY, Gus Dur, semua. Lah sekarang ko diusulkan ada 3 periode," ujar LaNyalla dikutip dari akun YouTube Refly Harun, Kamis (24/6).


LaNyalla sendiri mengaku mempunyai satu agenda dalam pemilihan presiden 2024, yakni memasukan calon independen yang tidak tergabung dalam partai politik.

"Untuk kita yang tidak berpartai ini harus masuk dulu. Kalau ini sudah masuk, mau 3 periode mau 5 periode silakan, nanti kita sama-sama," kata LaNyalla.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari pun sempat memotong pembicaraan LaNyalla. Qodari menyampaikan, ada usulan agar anggota DPR dan DPD maksimal dua periode saja.

Mendengar itu, LaNyalla menjawab santai dengan tetap menekankan massa jabatan presiden hanya dua periode.

"Iya silakan enggak ada masalah. Mau DPR, mau DPD, tapi yang jelas presiden dari dulu tuh sudah dua kali, jangan diperpanjang terus," pungkas LaNyalla.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya