Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay/Net

Politik

Jokowi Ogah Lockdown, Saleh Daulay: PPKM Mikro Itu Sudah Berjilid-jilid, Saya Enggak Yakin!

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penegasan tidak ingin menerapkan penguncian atau lockdown yang disampaikan Presiden Joko Widodo dikritik Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay.

Saleh menilai, pernyataan Kepala Negara tidak tepat menyamakan esensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dengan lockdown, untuk tidak mengubah kebijakan penanganan Covid-19.

Padahal, Anggota Komisi IX DPR RI ini melihat pelaksanaan PPKM Mikro jauh berbeda dengan lockdown. Karena dirinya sudah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang berjalan selama 12 kali perpanjangan.


Di mana hasilnya, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut masih membuka ruang interaksi masyarakat di luar rumah, yang notabene menjadi sumber dari transmisi virus Covid-19.

Sementara, lockdown memastikan aktivitas masyarakat terkunci atau tidak diperbolehkan keluar dari rumah selama masa yang ditentukan. Sehingga, transmisi virus Covid-19 bisa ditekan.

"Karena itu, menurut saya tetap ada perbedaan, tapi ya silakan saja. Wajar masyarakat menyampaikan pertanyaan dan usulan (lockdown), sebab yang mereka rasakan tidak seperti itu, mereka ingin terhindar dari bahaya Covid-19 ini," ujar Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

"Jadi, saya berpendapat bahwa lockdown dan PPKM Mikro tidak sama, dicoba lah dengan program alternatif baru, kalau masih tetap pakai PPKM Mikro saya enggak yakin hasilnya bisa maksimal," sambungnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Saleh meminta pemerintah mencari alternatif kebijakan penanganan Covid-19 selain PPKM Mikro.

"Pemerintah sudah memberlakukan PPKM ini sudah jauh hari, dan sudah berjilid-jilid itu sampai jliid terakhir ini jilid ke 12 kalau enggak salah, tapi kan hasilnya tetap tidak maksimal," tuturnya.

Maka dari itu, Saleh mendorong agar pemerintah bisa mengevaluasi program penanganan Covid-19 yang diterapkan saat ini, apakah berdampak terhadap kesehatan masyarakat atau tidak, dan apakah butuh dilakukan secara menyeluruh (makro) atau mikro seperti saat ini.

Dengan begitu, Saleh memandang akan ada solusi praktis untuk penanganan lonjakan kasus positif Covid-19 yang totalnya sudah mencapai 2 juta orang terinfeksi.

"Menurut saya mau mikro mau makro sekarang ini harus dievaluasi, sebab saat ini penyebaran virus Covid-19 itu bukan malah turun tapi masih terus naik, dan eskalasinya sangat tinggi sekali,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya