Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay/Net

Politik

Jokowi Ogah Lockdown, Saleh Daulay: PPKM Mikro Itu Sudah Berjilid-jilid, Saya Enggak Yakin!

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penegasan tidak ingin menerapkan penguncian atau lockdown yang disampaikan Presiden Joko Widodo dikritik Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay.

Saleh menilai, pernyataan Kepala Negara tidak tepat menyamakan esensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dengan lockdown, untuk tidak mengubah kebijakan penanganan Covid-19.

Padahal, Anggota Komisi IX DPR RI ini melihat pelaksanaan PPKM Mikro jauh berbeda dengan lockdown. Karena dirinya sudah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang berjalan selama 12 kali perpanjangan.


Di mana hasilnya, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut masih membuka ruang interaksi masyarakat di luar rumah, yang notabene menjadi sumber dari transmisi virus Covid-19.

Sementara, lockdown memastikan aktivitas masyarakat terkunci atau tidak diperbolehkan keluar dari rumah selama masa yang ditentukan. Sehingga, transmisi virus Covid-19 bisa ditekan.

"Karena itu, menurut saya tetap ada perbedaan, tapi ya silakan saja. Wajar masyarakat menyampaikan pertanyaan dan usulan (lockdown), sebab yang mereka rasakan tidak seperti itu, mereka ingin terhindar dari bahaya Covid-19 ini," ujar Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

"Jadi, saya berpendapat bahwa lockdown dan PPKM Mikro tidak sama, dicoba lah dengan program alternatif baru, kalau masih tetap pakai PPKM Mikro saya enggak yakin hasilnya bisa maksimal," sambungnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Saleh meminta pemerintah mencari alternatif kebijakan penanganan Covid-19 selain PPKM Mikro.

"Pemerintah sudah memberlakukan PPKM ini sudah jauh hari, dan sudah berjilid-jilid itu sampai jliid terakhir ini jilid ke 12 kalau enggak salah, tapi kan hasilnya tetap tidak maksimal," tuturnya.

Maka dari itu, Saleh mendorong agar pemerintah bisa mengevaluasi program penanganan Covid-19 yang diterapkan saat ini, apakah berdampak terhadap kesehatan masyarakat atau tidak, dan apakah butuh dilakukan secara menyeluruh (makro) atau mikro seperti saat ini.

Dengan begitu, Saleh memandang akan ada solusi praktis untuk penanganan lonjakan kasus positif Covid-19 yang totalnya sudah mencapai 2 juta orang terinfeksi.

"Menurut saya mau mikro mau makro sekarang ini harus dievaluasi, sebab saat ini penyebaran virus Covid-19 itu bukan malah turun tapi masih terus naik, dan eskalasinya sangat tinggi sekali,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya