Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay/Net

Politik

Jokowi Ogah Lockdown, Saleh Daulay: PPKM Mikro Itu Sudah Berjilid-jilid, Saya Enggak Yakin!

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penegasan tidak ingin menerapkan penguncian atau lockdown yang disampaikan Presiden Joko Widodo dikritik Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay.

Saleh menilai, pernyataan Kepala Negara tidak tepat menyamakan esensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dengan lockdown, untuk tidak mengubah kebijakan penanganan Covid-19.

Padahal, Anggota Komisi IX DPR RI ini melihat pelaksanaan PPKM Mikro jauh berbeda dengan lockdown. Karena dirinya sudah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang berjalan selama 12 kali perpanjangan.


Di mana hasilnya, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut masih membuka ruang interaksi masyarakat di luar rumah, yang notabene menjadi sumber dari transmisi virus Covid-19.

Sementara, lockdown memastikan aktivitas masyarakat terkunci atau tidak diperbolehkan keluar dari rumah selama masa yang ditentukan. Sehingga, transmisi virus Covid-19 bisa ditekan.

"Karena itu, menurut saya tetap ada perbedaan, tapi ya silakan saja. Wajar masyarakat menyampaikan pertanyaan dan usulan (lockdown), sebab yang mereka rasakan tidak seperti itu, mereka ingin terhindar dari bahaya Covid-19 ini," ujar Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

"Jadi, saya berpendapat bahwa lockdown dan PPKM Mikro tidak sama, dicoba lah dengan program alternatif baru, kalau masih tetap pakai PPKM Mikro saya enggak yakin hasilnya bisa maksimal," sambungnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Saleh meminta pemerintah mencari alternatif kebijakan penanganan Covid-19 selain PPKM Mikro.

"Pemerintah sudah memberlakukan PPKM ini sudah jauh hari, dan sudah berjilid-jilid itu sampai jliid terakhir ini jilid ke 12 kalau enggak salah, tapi kan hasilnya tetap tidak maksimal," tuturnya.

Maka dari itu, Saleh mendorong agar pemerintah bisa mengevaluasi program penanganan Covid-19 yang diterapkan saat ini, apakah berdampak terhadap kesehatan masyarakat atau tidak, dan apakah butuh dilakukan secara menyeluruh (makro) atau mikro seperti saat ini.

Dengan begitu, Saleh memandang akan ada solusi praktis untuk penanganan lonjakan kasus positif Covid-19 yang totalnya sudah mencapai 2 juta orang terinfeksi.

"Menurut saya mau mikro mau makro sekarang ini harus dievaluasi, sebab saat ini penyebaran virus Covid-19 itu bukan malah turun tapi masih terus naik, dan eskalasinya sangat tinggi sekali,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya