Berita

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof. Zubairi Djoerban/Net

Kesehatan

Kasatgas IDI Sangsi PPKM Mikro Bisa Terlaksana Seperti Kemauan Jokowi

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 13:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Konsep tertulis yang dikeluarkan pemerintah dalam memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro sesuai dengan harapan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Begitu yang disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof. Zubairi Djoerban, saat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyamakan esensi PPKM Mikro dengan lockdown.

Zubairi Djoerban enggan mengomentari pernyataan Jokowi yang menyamakan esensi PPKM Mikro dengan lockdown tersebut.


Akan tetapi, ia menggarisbawahi pernyataan lain Jokowi yang mengatakan bahwa PPKM Mikro efektif untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, namun dalam implementasinya masih belum menyeluruh melainkan sporadis di beberapa tempat saja.

"Beliau kan menekankan itu, bahwa ada implementasi yang belum baik," ujar Zubairi Djoerban saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini memberikan contoh dari implementasi PPKM Mikro yang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 14/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19, serta aturan turunan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait dengan pembatasan penumpang di transportasi massal sebanyak 50 persen.

"Saya berikan ilustrasi. Sore kemarin driver saya pulang (pakai KRL) dari Jakarta ke Depok, itu masih penuh. Jadi benar sebelum masuk stasiun itu diperiksa pakai masker atau tidak, kemudian beberapa orang diperiksa swab antigen. Namun tidak ada yang membatasi isi dari pada setiap gerbong KRL," beber Zubairi.

Maka dari itu, sosok yang kerap disapa Prof. Beri ini mengaku sangsi jika implementasi pengetatan PPKM Mikro masih sporadis di beberapa tempat saja, seperti yang dikatakan Jokowi.

Tetapi, apabila pelaksanaan PPKM Mikro di lapangan sesuai dengan yang dituliskan dalam sejumlah aturan, Zubairi Djoerban cukup optimis lonjakan kasus Covid-19 yang sudah tembus angka 2 juta kasus positif bisa ditekan.

"Saya setuju jika implementasi PPKM Mikro itu bagus, persis seperti yang tertulis, itu mungkin sekali kita bisa mengatasi krisis, masalah lonjakan kasus yang luar biasa di Indonesia," ungkap Zubairi Djoerban.

"Tapi kalau implementasinya seperti sekarang, ya kita bisa makin gawat," tegasnya menutup.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya