Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Pemerintah Jangan Salahkan Rakyat Karena Mudik Hanya Untuk Tutupi Ketidaksanggupan

RABU, 23 JUNI 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harusnya mengakui tidak mampu menanggung biaya lockdown atau karantina wilayah dan tidak menyalahkan masyarakat karena mudik Lebaran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi semakin ganasnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belakangan ini.

"Jika pemerintah tidak sanggup menanggung bansos dan insentif lainnya seandainya dilakukan lockdown, maka yang harus dilakukan adalah terbuka kepada masyarakat," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Keterbukaan itu adalah menyatakan tidak mampu menanggung biaya hidup masyarakat saat harus menjalani karantina wilayah.

"Jangan hanya sibuk menyalahkan masyarakat karena mudik lebaran dan menutupi ketidaksanggupan pemerintah menanggung biaya lockdown," tambahnya.

Di masa krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, lanjut Satyo, rakyat membutuhkan pemimpin yang tegas.

"Masyarakat justru perlu kepemimpinan dalam situasi krisis ini, ketegasan sikap perlu diambil untuk mengendalikan pandemi yang makin liar," pungkas Satyo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya