Berita

Tenaga kesehatan/Net

Kesehatan

Lima Perhimpunan Profesi Dokter Usul PPKM Total Se-Indonesia Secara Ketat

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 17:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Opsi kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri disampaikan lima perhimpunan profesi dokter-dokter spesialis.

Kelima perhimpunan dokter spesialis antara lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi
dan Terapi Intensif Indonesia  (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis
Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).


Dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, kelima perhimpunan ini meminta pemerintah mengambil langkah yang lebih tepat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Pasalnya, mereka melihat pertambahan kasus harian selama beberapa hari ke belakang meningkat sangat tajam. Dalam catatannya, kenaikan itu terjadi sejak tanggal 15 Juni sebanyak 8.161 kasus.

Kemudian, kasus positif terus melonjak pada 16 Juni hingga 9.944 kasus, dan meningkat drastis pada 17 Juni sebanyak 12.624 kasus dan hari ini hingga 12.900 kasus.

Jika dibandingkan dengan data 15 Mei, terjadi peningkatan kasus pada tanggal 17 Juni sekitar 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus
kematian berkaitan dengan Covid‐19.

Sementara itu, kelima organisasi ini juga mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BoR) di sejumlah daerah sudah mulai penuh, terutama di DKI Jakarta.

Tercatat data sampai tanggal 17 Juni 2021, dari sekitar 8.000 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi 84 persen dan ruang ICU sudah terisi 74 persen.

"Sistem Kesehatan Indonesia dapat colaps jika pihak yang berwenang dan terlibat tidak segera melakukan upaya‐upaya maksimal untuk penanganan Covid-19 ini," tulis keterangan tertulis kelima profesi kedokteran ini, Jumat (18/6).

Dari data tersebut, kelima perhimpunan profesi dokter spesialis ini membuat lima pernyataan sikap.

Berikut lima poin pernyataan sikap (IDAI), (PDPI), (PAPDI), (PERDATIN) dan (PERKI):

1. Agar pemerintah pusat memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak
terutama di Pulau Jawa

2. Agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta
penerapan PPKM yang maksimal

3. Agar pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan
memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar

4. Agar semua pihak lebih waspada terhadap varian baru Covid‐19 yang lebih mudah
menyebar, mungkin lebih memperberat gejala, mungkin lebih meningkatkan
kematian dan mungkin menghilangkan efek vaksin. Lakukan tracing dan testing dengan lebih massif

5. Agar masyarakat selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan,
tidak berpergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan dan menjalankan protokol
kesehatan lainnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya