Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto/Net
Kemneterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didorong untuk menerapkan kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit di seluruh BUMN.
Kebijakan tersebut dinilai perlu dilakukan sebagai upaya melakukan pengetatan anggaran dan efisiensi.
Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto sejalan dengan langkah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang menghapus fasilitas kartu kredit bagi pejabat Pertamina.
"Apa yang dilakukan Ahok di Pertamina mestinya jadi rujukan Menteri BUMN agar menerapkan hal serupa ke seluruh BUMN. Efisiensi anggaran harus dilakukan ditengah kondisi ekonomi seperti saat ini," kata Darmadi kepada wartawan, Jumat (18/6).
Darmadi juga menyarankan agar Menteri BUMN melakukan inventarisir pengeluaran anggaran melalui fasilitas kartu kredit di seluruh BUMN.
"Berapa angka pengeluaran negara dari fasilitas kartu kredit yang diberikan ke direksi dan komisaris seluruh BUMN ini harus dibuka oleh menteri BUMN. Saya kira angkanya pasti besar itu," lanjut politisi PDIP itu.
Menurutnya, skema pemberian fasilitas kartu kredit ke direksi dan komisaris BUMN harus diubah agar ada transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Fasilitas kartu kredit bagi BUMN juga rentan disalahgunakan.
"Ketimbang pakai kartu kredit, anggaran itu sebaiknya dialihkan ke hal yang produktif seperti pengembangan BUMN itu sendiri. Jangan-jangan BUMN banyak yang rugi karena anggaran mubazir dan tak terpantau semacam anggaran untuk fasilitas kartu kredit itu," pungkasnya.
