Berita

Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian/Net

Politik

Mendagri Minta Pemda Tak Tahan-tahan Anggaran Belanja

SELASA, 15 JUNI 2021 | 14:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Instrumen pertumbuhan ekonomi nasional dari belanja pemerintah daerah diharapkan mampu berjalan secara maksimal.

Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, meminta pemda untuk segera merealisasikan belanjanya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diposting website Sekretariat Kabinet, Selasa (15/6).


Mantan Kapolri ini menjelaskan, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi. Sehingga potensi pemulihan ekonomi semakin tinggi akibat realisasi instrumen ini.

Namun begitu, imbauan Tito untuk pemda agar segera membelanjakan anggarannya adalah karena melihat kecendrungan penundaan realisasi APBD pada akhir tahun.

Untuk itu, ia meminta pemda tidak menyamakan kebiasaan di masa lalu dengan di saat pandemi sekarang ini. Sebab, instrumen belanja pemda diharapkan mampu membantu pusat untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.

"Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama," tuturnya.

"Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak," tambah Tito.

Berdasarkan data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen, dengan perincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen.

Padahal menurut Tito, idealnya pada pertengahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40-50 persen.

Karena mengetahui data tersebut, Tito berkomitmen untuk terus mengevaluasi realisasi belanja pemda.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya