Berita

Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan gelar profesor kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) di Universitas Pertahanan/Ist

Politik

Megawati Minta Riset Harus Berbasis Pancasila Agar Bisa Berdikari

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Riset dan teknologi harus berbasis Pancasila. Untuk itu, menempatkan ideologi Pancasila sebagai tonggak eksistensi seluruh strategic policy dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan langkah yang tepat.

Hal itu disampaikan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan profesor kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6).

“Dengan keberadaan BRIN, maka research based policy harus dikedepankan dengan guidelines Pancasila, BRIN diharapkan mempercepat jalan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, di bidang ekonomi,” kata Megawati.


“Tanpa berdikari, sulit bagi negara besar seperti Indonesia untuk berdaulat di bidang politik,” lanjut Ketua Umum PDIP ini.

Megawati lalu mengutip apa yang disampaikan oleh Proklamator Bung Karno di dalam pidato singkat sebelum membacakan Teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Saat itu, Bung Karno menegaskan bahwa hanya bangsa yang berani mengambil nasib bangsa melalui tangannya sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat.

“Spirit percaya pada kekuatan sendiri inilah yang harus menjadi spirit bangsa. Inilah peran dan tugas kepemimpinan strategik, menggelorakan semangat bagaikan api nan tak kunjung padam," ujar Mega.

Lebih lanjut, dengan adanya BRIN, seluruh kerja strategis riset dan inovasi ditujukan pada empat hal pokok. Yakni manusianya, flora dan faunanya, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat bagi kemajuan bangsa.

“Kalau skala prioritas riset dan inovasi diperas lagi, maka menghadirkan amal pengetahuan dan teknologi bagi perbaikan peri kehidupan rakyat sehari-hari sebagai prioritas utama,” tutup Megawati.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya