Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/RMOL

Hukum

Mangkir Dari Panggilan, Tersangka Kasus Tanah Munjul Tommy Adrian Diultimatum KPK

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 14:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ultimatum diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seorang tersangka yang mangkir dari panggilan untuk diperiksa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Tersangka yang dimaksud itu adalah Tommy Adrian (TA) selaku Direktur PT Adonara Propertindo (AP) yang hingga kini belum ditahan oleh penyidik.

"Hari ini (10/6) Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan terhadap TA (Tommy Adrian). Yang bersangkutan konfirmasi tidak dapat hadir dengan alasan sakit," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis siang (10/6).

Penyidik pun mengagendakan kembali pemeriksaan untuk tersangka Tommy pada Senin (14/6).

"KPK mengingatkan tersangka agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," tegas Ali menutup.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka pada 24 Februari 2021. Mereka adalah Yoory Corneles (YRC) selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sara Jaya Provinsi (PDPSJ) DKI Jakarta; Anja Runtuwene (AR) selaku Wakil Direktur PT AP; Tommy Adrian (TA) selaku Direktur AP, dan Korporasi PT AP.

Akan tetapi, baru tersangka Yoory dan Anja yang telah ditahan oleh penyidik. Anja ditahan pada Rabu (2/6). Sedangkan Yoory ditahan pada Kamis (27/5).

Dalam pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum. Mulai dari tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal.

Tak hanya itu saja, transaksi jual beli itu tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.

Perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 152,5 miliar.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

UPDATE

Duh, Don Adam Ungkap Dugaan Akun Medsos Sri Mulyani Pakai Uang Negara

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:44

Joe Biden: Apa yang Terjadi di Indonesia jika Benar 10 Tahun ke Depan Jakarta Tenggelam?

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:37

Menkeu Berikan Pembebasan Pajak Barang Mewah Lagi, Kini Buat Kapal Pesiar dengan Kepentingan Negara dan Wisata

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:22

Ogah Wajibkan Masker di Sekolah, Gubernur Florida: Itu Pilihan Orangtua

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:59

Percepat Penyaluran BSU, Kemenaker Bantu Bukakan Rekening untuk Pekerja Penerima Bantuan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:54

Cegah Penularan Covid-19, Brisbane Lockdown Cepat

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:49

Tegas, Biden Janji Tidak Akan Politisir Kerja Intelijen

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:36

Ketua Komisi X Berharap Gresya/Apriyani Bawa Kado Indah Jelang HUT RI

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:17

Tegaskan Keputusan Ketua DPR, Komisi IX Fraksi Gerindra: Fasilitas Isoman di Hotel Telah Dibatalkan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:16

Puan Warning Kondisi Pandemi RI: Belajar dari Pengalaman, Jangan Terulang Seperti Jawa-Bali Kemarin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:58

Selengkapnya