Berita

Nagita Slavina mengenakan pakaian adat Papua/Net

Nusantara

Nagita Slavina Jadi Ikon PON Papua, Menpora: Itu Kewenangan PB PON

SABTU, 05 JUNI 2021 | 23:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penunjukan Nagita Slavina sebagai salah satu ikon PON XX Papua memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Sebagian menilai, perwakilan dari Papua merupakan sosok yang seharusnya mengisi ikon perhelatan olahraga terbesar di Indonesia tersebut.

Bahkan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, mengaku tidak tahu menahu terkait penunjukan selebritis ini menjadi ikon PON Papua. Sebab, hal ini merupakan kewenangan dari PB PON selaku panitia penyelenggara.


"Keputusan tentang penunjukan ikon PON itu bukan oleh pemerintah pusat, bukan oleh Menpora, apalagi dikaitkan bahwa ini dari Presiden. Sama sekali tidak, kami tidak tahu menahu, ini sepenuhnya keputusan PB PON," kata Zainudin Amali dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/6).

Ia mengatakan, Ketua Umum PB PON XX Papua saat ini adalah Gubernur Papua Lukas Enembe.

"PB PON XX yang Ketumnya Gubernur Papua, dengan kewenangannya memutuskan duta atau itu Nagita," ucapnya.

Meski demikian, perdebatan yang muncul menurut Amali merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang juga perlu didengarkan. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan PB PON Papua terkait hal ini.

"Saya kira, ini juga aspirasi dari masyarakat yang harus kita perhatikan," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Untuk itu, Amali mengaku bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan PB PON XX Papua selaku panitia agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait siapa sosok yang pas sebagai ikon PON XX.

Sementara itu, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda menyebut, keputusan itu tidak menghilangkan fakta bahwa masyarakat Papua tetap memiliki keterwakilan di PON XX.

Selain menunjuk istri Raffi Ahmad itu sebagai ikon, PB PON juga telah menunjuk pesepakbola Boaz Solossa sebagai duta PON XX.

"Boaz Solossa merupakan keterwakilan orang Papua yang sudah kami angkat," teraang Yunus Wonda, Sabtu (5/6).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya