Berita

Ketua KPK Firli Bahuri/Net

Nusantara

Ingin Sudahi Polemik, Firli Tak Mau Debat Soal TWK Di Ruang Publik

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 21:37 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua KPK Filri Bahuri ingin polemik soal Test Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak lagi diperdepatkan di ruang publik. Untuk itulah dirinya memutuskan tidak menghadiri debat terbuka mengenai wawasan kebangsaan yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima undangan tersebut.

"Kami telah merespon surat tersebut bahwa Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN," ujar Ali dalam keterangannya, Jumat (4/6).


Disisi lain, Ali menyayangkan, di dalam undangan debat dicantumkan bahwa debat publik dilaksanakan di pelataran gedung Merah Putih KPK yang merupakan area publik. Namun, ternyata debat dilaksanakan di ruang pers KPK tanpa ada izin.

"KPK menyayangkan acara debat tersebut yang kemudian dilakukan di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," kata Ali

"Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Gedung Juang KPK.

Para pegawai tersebut dilantik setelah lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status menjadi ASN. Dimana KPK melaksanakan UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sambutanya Firli meminta agar para pegawai KPK dapat bekerja secara profesional dan menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti.

"Kami pesan dari mimbar ini setiap insan KPK jangan pernah ragu dan teruslah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan apa pun, apakah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif," sebut Firli.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya