Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat bertemu dengan President Designate of the United Kingdom untuk COP26, Alok Sharma (kanan), di Jakarta pada Selasa, 1 Juni/Kemenko Perekonomian
Pembangunan berkelanjutan melalui upaya pelestarian lingkungan menjadi komitmen pemerintah yang akan dibawa dalam Konferensi COP26 (Climate Change Conference of the Parties) yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1-12 November mendatang.
Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan President Designate of the United Kingdom untuk COP26, Alok Sharma, di Jakarta pada Selasa (1/6).
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, dan Duta Besar COP26 untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Selatan, Ken O’Flaherty.
Pertemuan membahas sejumlah hal terkait COP26
Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT), termasuk persiapan, kesiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi COP26.
COP26 akan fokus pada upaya percepatan penghapusan penggunaan batu bara, pengurangan deforestasi, percepatan peralihan ke kendaraan listrik dan mendorong investasi dalam energi terbarukan.
Pertemuan ini juga memfinalisasikan
Paris Rulebook (aturan rinci untuk implementasi Paris Agreement) dan mempercepat aksi untuk mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil. Dalam pertemuan ini, Indonesia akan menjadi co-chair bersama Inggris.
“Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,†ujar Airlangga dikutip melalui website resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (1/6).
Dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan, di antaranya dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).
Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi
Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti
Timber Legality Assurance System (SVLK) dan
Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).
Airlangga juga mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Inggris dalam program
Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan.
Upaya ini, dijelaskan mantan Menteri Perindustrian ini, dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.
