Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

HRW: Perusahaan Energi Harus Ikuti Chevron Dan Total, Tangguhkan Pembayaran Untuk Junta Myanmar

MINGGU, 30 MEI 2021 | 13:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara dan perusahaan-perusahaan di dunia perlu melakukan upaya untuk menekan junta militer Myanmar, seperti yang telah dilakukan oleh Chevron dan Total SA.

Dua perusahaan energi tersebut diketahui telah menangguhkan pembayaran proyek pipa gas di Myanmar pada 26 Mei sebagai tanggapan atas kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap pengunjuk rasa.

Human Rights Watch (HRW) mengatakan, pemerintah dan semua perusahaan energi yang beroperasi di Myanmar harus mempertimbangkan hal serupa. Lantaran sumber pendanaan terbesar bagi militer merupakan gas alam, termasuk 1 miliar dolar AS dari bea masuk, pajak, royalti, biaya, tarif, dan keuntungan lainnya.


“Keputusan Chevron dan Total baru-baru ini merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi itu mempengaruhi kurang dari 5 persen pendapatan gas alam yang diterima junta Myanmar,” ujar direktur HRW Asia John Sifton, seperti dimuat Eurasia Review pada Minggu (30/5).

“Untuk mendapatkan dampak nyata, pemerintah dan perusahaan perlu melangkah lebih jauh untuk menghentikan junta menerima dana atau mengakses rekening bank yang menerima pembayaran," tambahnya.

Keputusan yang diumumkan oleh Total dan Chevron hanya menyangkut 15 persen dividen yang dibayarkan oleh perusahaan pipa, Perusahaan Transportasi Gas Moattama.

Total dan Chevron bersama-sama adalah pemilik mayoritas di Moattama, dengan masing-masing 31,2 persen dan 28,3 persen dari proyek tersebut.

Perusahaan tersebut dikendalikan militer Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), memiliki 15 persen, dan perusahaan gas milik negara Thailand PTT memiliki 25,5 persen.

Total bertindak sebagai "operator" dari kepala sumur Yadana dan infrastruktur jalur pipa Moattama. Pembayaran yang ditangguhkan adalah dividen kepada perusahaan-perusahaan ini berdasarkan bagian kepemilikan mereka.

Menurut catatan keuangan Moattama, perusahaan membayar MOGE sekitar 38 juta dolar AS pada 2018 dan sekitar 52 juta dolar AS pada 2019, sesuai dengan pelaporan EITI.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya