Pasca Kudeta Militer, Sistem Kesehatan Myanmar Babak Belur

Kudeta militer pada 1 Februari lalu telah meruntuhkan sistem kesehatan di Myanmar. Bahkan pasien Covid-19 tidak bisa mendapatkan bantuan oksigen yang sangat penting bagi mereka.

Kepala perawat di Rumah Sakit Cikha, Lu Za En mengungkap, ia hanya memiliki seorang teknisi lab dan asisten apoteker untuk membantunya merawat tujuh pasien Covid-19 siang dan malam.

"Kami tidak memiliki cukup oksigen, peralatan medis yang cukup, listrik yang cukup, dokter atau ambulans yang cukup. Kami beroperasi dengan tiga staf, bukan 11," ujar Lun Za En, seperti dikutip Reuters.

Seiring dengan krisis politik, penanganan Covid-19 di Myanmar ikut babak belur. Meski pemerintah telah berupaya meningkatkan pengujian, karantina, dan perawatan.

Layanan di rumah sakit juga runtuh ketika banyak dokter dan tenaga kesehatan lainnya bergabung dalam aksi Gerakan Pembangkangan Sipil, menolak kudeta militer.

Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut, 13 petugas kesehatan di Myanmar terbunuh, sementara 150 lainnya ditangkap dan ratusan lainnya masih dicari sejak kudeta berlangsung.

Seorang pekerja di salah satu pusat karantina Covid-19 di Yangon mengatakan semua petugas kesehatan spesialis di sana telah bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil.

"Kemudian lagi, kami tidak menerima pasien baru lagi karena pusat tes Covid tidak memiliki staf untuk diuji," ujarnya.

Sepekan sebelum kudeta, Myanmar melakukan lebih dari 17 ribu tes Covid-19 sehari. Namun turun menjadi kurang dari 1.200 pada Rabu (25/5).

Sejauh ini, Myanmar sudah melaporkan lebih dari 140 ribu kasus Covid-19, dengan lebih dari 3.200 kematian.