Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian/Repro

Kesehatan

Dorong Upaya Mendagri Tumpas Stunting, Legislator Nasdem: Edukasi Oleh PKK Sangat Tepat

SABTU, 29 MEI 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Strategi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, membantu menurunkan angka stunting, kematian ibu hamil dan bayi dengan memberdayakan Petugas Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengedukasi masyarakat dinilai tepat.

"Saya mendukung langkah Mendagri. Yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan sumber daya manusianya, sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di tanah air," ungkap anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni, dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (29/5).

Ia sepakat dengan pendapat Mendagri yang menyaatakan PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.


Selain itu, Lisda juga ingin PKK mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah, agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif.

Terlebih, lanjutnya, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III, yang pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.

"Tinggal bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi Covid-19 ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan karena faktor ekonomi masyarakat kita," tutupnya.

Sementara itu, Sosilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan, pendekatan Mendagri sangat baik. Karena dia melihat pranan PKK sebagai sebuah institusi pembinaan kekeluargaan sudah tertanam lama di Indonesia.

"PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tuturnya.

Jika peranan PKK berjalan efektif, dia berharap kerja yang dilakukan memiliki perubahan pendekatan. Karena menurut Meuthia Ganie, persoalan stunting disebabkan lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, atau tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.

"Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik lembaga swadaya masyarakat yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misanya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Wall Street Hijau Berkat Inflasi AS Melandai

Rabu, 15 Juli 2026 | 08:16

Danantara Dorong Hilirisasi Mineral untuk Wujudkan Indonesia Pemain Utama Global

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:55

AS Serang Iran dan Tutup Akses Pelabuhan di Selat Hormuz

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:40

Logam Mulia Melesat Didorong Melandainya Inflasi AS, Emas Tembus 4.000 Dolar AS

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:20

Bursa Eropa Rebound, Inflasi AS Melandai Redakan Kekhawatiran Investor

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:11

PFI Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:52

Kuliner Viral Hair Croissant Tak Bisa Disertifikasi Halal

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:21

Prancis Mati Kutu

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:05

Karyawan BUMN Bakal Diwajibkan Salurkan Zakat Lewat Baznas

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:37

TPPU Bukan soal untuk Apa Uangnya, tapi soal Asal Usulnya

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:34

Selengkapnya