Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian/Repro

Kesehatan

Dorong Upaya Mendagri Tumpas Stunting, Legislator Nasdem: Edukasi Oleh PKK Sangat Tepat

SABTU, 29 MEI 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Strategi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, membantu menurunkan angka stunting, kematian ibu hamil dan bayi dengan memberdayakan Petugas Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengedukasi masyarakat dinilai tepat.

"Saya mendukung langkah Mendagri. Yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan sumber daya manusianya, sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di tanah air," ungkap anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni, dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (29/5).

Ia sepakat dengan pendapat Mendagri yang menyaatakan PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.


Selain itu, Lisda juga ingin PKK mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah, agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif.

Terlebih, lanjutnya, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III, yang pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.

"Tinggal bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi Covid-19 ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan karena faktor ekonomi masyarakat kita," tutupnya.

Sementara itu, Sosilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan, pendekatan Mendagri sangat baik. Karena dia melihat pranan PKK sebagai sebuah institusi pembinaan kekeluargaan sudah tertanam lama di Indonesia.

"PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tuturnya.

Jika peranan PKK berjalan efektif, dia berharap kerja yang dilakukan memiliki perubahan pendekatan. Karena menurut Meuthia Ganie, persoalan stunting disebabkan lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, atau tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.

"Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik lembaga swadaya masyarakat yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misanya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya