Konflik Internal PDIP Bukan Rekayasa, Bambang Istianto: Oligarki Sulit Diterima Generasi Milenial Di Dalam

Publik kembali dipertontonkan kisruh internal partai politik yang kali ini terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kesan cekcok antara dua kader partai, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Ketua DPR Pua Maharani, dinilai Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia, Bambang Istianto, bukan suatu rekayasa.

"Kami menilai bahwa konflik di tubuh PDIP yang belakangan ini kian hangat diperbincangkan di ruang publik bukan sebatas rekayasa untuk menaikan rating partai," ujar Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/5).

Hal itu, lanjut Bambang, makin nyata ketika muncul pernyataan yang membandingkan nasib Ganjar akan sama dengan mantan wakil gubernur Jateng Rustriningsih. Padahal menurutnya, membadingkan apel to apel tidaklah tepat.


Dalam menghadapi kisruh yang bermula dari elektabilitas Ganjar yang lebih moncer ketimbang Puan, di sejumalh lembaga survei, seharusnya tidak menjadikan organisasi politik seperti PDIP tidak terbuka dan tidak demokratis.

"Sementara, petinggi partai itu menyatakan bahwa kader PDIP harus tegak lurus kepada satu komando, yaitu ibu ketum," imbuhnya.

Pernyataan harus tegak lurus kepada satu komando ketum partai, menurut Bambang, tidak sejalan dengan semangat anak-anak muda yang ada di dalam tubuh PDIP itu sendiri.

"Ssepertinya sulit diterima oleh kelompok generasi milenial anti oligarki yang ada di internal partai tersebut. Karena organisasi partai berbeda dengan institusi militer," tuturnya.

Dalam posisi ini, figur Ganjar dinilai Bambang lebih bisa mewakili semua kelompok yang ada di internal partai baik kalangan milenial maupun tokoh senior yang menghendaki perubahan di PDI Perjuangan.

"Yang pada gilirannya hasil surveinya (memang) selalu dipuncak ketimbang Puan Maharani. Adapun adanya pendapat bahwa hasil survei itu tidak menjadi jaminan, itu tidak perlu diperdebatkan. Karena metode survei di berbagai negara kerap dijadikan acuan bagi partai dalam mengusung calon kandidat capres," ungkapnya.

"Jadi hasil survei tidak juga kita nafikkan. Terkait elektabiitas Puan Maharani, bila ingin tinggi di survei, tentunya perlu kerja keras yang ekstra," demikian Bambang Istianto.