Berita

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan/Net

Politik

Target Pertumbuhan Ekonomi 8,3 Persen, Demokrat: Menkeu Jangan PHP Terus!

RABU, 26 MEI 2021 | 13:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Keuangan diminta tak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan target pertumbuhan ekonomi yang terlalu muluk.

Hal tersebut ditegaskan anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan merespons target pertumbuhan ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani di anka 7,1 hingga 8,3 persen di kuartal II.

"Ya kita minta pemerintah realistislah di tengah target pertumbuhan yang mereka tetapkan itu, bahkan di kuartal I saja masih minus 0,74 persen," kata Irwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/5).


Alih-alih memberi target terlalu tinggi, anggota Banggar DPR RI ini menyarankan kepada pemerintah untuk membenahi perencanaan dan kebijakan terkait ekonomi. Sebab, kata dia, DPR sudah kerap kali memberi kewenangan dan persetujuan kepada pemerintah.

"Dalam menentukan menyetujui anggaran, masa masih gagal? Masyarakat miskin terus bertambah, pengangguran bertambah,” lanjutnya.

Ia lantas mengingatkan kepada pemerintah adanya batas defisit negara di angka 3 persen. Dikhawatirkan, jika hal tersebut terjadi akan memporak-porandakan ekonomi nasional.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2022, jelasnya, Partai Demokrat menyetujui optimistik Kemenkeu untuk membangkitkan gairah ekonomi nasional. Namun, Demokrat memberikan sejumlah catatan panjang.

Demokrat meminta kepada pemerintah untuk realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jangan memberikan PHP dan kebijakan yang gimmick bagi masyarakat. Masyarakat sekarang susah, makan susah, pekerjaan susah, tapi tiba-tiba target pertumbuhan ekonomi tinggi. Nanti ujung-ujungnya klarfikasi tidak tercapai," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya