Nama pengusaha Michael Bloomberg ikut terseret dalam skandal pemblokiran vaksin Covid-19 di Filipina yang menargetkan sektor swasta, seperti industri tembakau.
Pemerintah Filipina telah dikecam karena menolak akses vaksin Covid-19 untuk karyawan dari perusahaan tembakau, susu, gula, minuman ringan, hingga alkohol.
Sejumlah anggota parlemen menyebut pemblokiran tersebut jahat, diskriminatif, dan tidak dapat diterima secara moral
Anggota parlemen Filipina menyebut larangan itu semuanya dari "jahat" hingga "diskriminatif" hingga "secara moral tidak dapat diterima" dan akhirnya membatalkannya.
Usut punya usut, pemblokiran dilakukan pemerintah berdasarkan kesepakatan antara Manila dan Bloomberg 10 tahun lalu, yang saat ini diadopsi oleh Komisi Layanan Sipil dan Departemen Kesehatan Filipina.
Ketika itu, pemerintah Filipina setuju untuk menerima "The Manila Standard" demi mendapatkan hibah besar-besaran dari Bloomberg Initiative demi Program Pengendalian Tembakau Nasional.
Persyaratan untuk mendapatkan hibah itu, pemerintah dilarang untuk berinteraksi dengan sejumlah industri, termasuk tembakau.
Kabar tersebut lantas membuat banyak pejabat Filipina geram. Beberapa di antaranya bahkan mendesak pemerintah mengembalikan uang hibah yang diberikan Bloomberg.
Dimuat
Inside Source, "diplomasi dolar" yang dilakukan oleh Bloomberg juga sudah banyak meresahkan di Amerika Serikat, dan bahkan praktik tersebut diduga melanggar konstitusi.
Misalnya sejak 2017, Bloomberg telah menyalurkan uang ke kantor jaksa agung di sembilan negara bagian dan District of Columbia untuk menjamin tuntutan hukum pemerintah terhadap perusahaan minyak. Sebagian besar dana tersebut berasal dari Pusat Dampak Lingkungan dan Energi sekolah hukum Universitas New York.
Mereka menggunakan hibah Bloomberg Philanthropies senilai 6 juta dolar AS untuk mendanai perekrutan "asisten khusus jaksa agung" untuk membantu negara bagian menuntut perusahaan minyak atas tuduhan kesalahan mereka atas perubahan iklim.
Di antara tindakan yang paling terlihat adalah gugatan negara bagian New York tahun 2018 yang menuduh bahwa ExxonMobil telah menyesatkan investor tentang dampak finansial dari perubahan iklim. Di antara mereka yang memimpin dakwaan itu adalah Asisten Jaksa Agung Matthew Eisenson yang merupakan jebolan dari program hibah Bloomberg.
