Berita

Kader PDIP dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Peluang Capres PDIP Tinggi, Ganjar Harus Cermat Berhitung Agar Perpecahan Internal Tidak Membesar

SENIN, 17 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ganjar Pranowo disarankan tak perlu risau dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto soal tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu karena pencitraan politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebagai kader populer citra yang harus dibangun Ganjar tidak harus atas seizin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Dedi, apa yang disampaikan politisi yang karib disapa Bambang Patjul itu adalah bentuk friksi politik internal.


Analisa Dedi, Bambang punya kepentingan sendiri. Misalnya, dukungan politik bukan pada Ganjar dan perpecahan internal tidak membesar.

"Meskipun benar yang ia (Bambang) sampaikan, keterusungan bergantung ketua umum, tetapi menihilkan popularitas Ganjar sebagai tokoh potensial, adalah bentuk perpecahan kecil di PDIP," demikian kata Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/5).

Meski demikian, Dedi menyarankan Ganjar untuk cermat menghitung. Tujuannya, agar potensi perpecahan internal PDIP jelang Pilpres 2024 tidak terjadi.

Dedi meyakini, Ganjar masih memiliki potensi untuk diusung PDIP karena tingkat keterpilihan di berbagai lembaga survei cukup tinggi.

"Tetapi harus tetap cermat menghitung, agar anti Ganjar tidak membesar di internal PDIP. Kontestasi internal masih cukup panjang, dan Ganjar tetap akan diperhitungkan jika elektabilitasya menjulang di antara kader PDIP lainnya," demikian kata Dedi.

Sebelumnya, Bambang Wuryanto mengatakan tingginya elektabilitas Ganjar merupakan hasil pencitraan politik.

Bambang menyebutkan apa yang dilakukan Ganjar selama ini belum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selama ini di PDIP, Megawati selalu memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan strategis partai termasuk menentukan siapa calon yang akan diusung sebagai Capres dan cawapres.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya