Berita

Kader PDIP dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Peluang Capres PDIP Tinggi, Ganjar Harus Cermat Berhitung Agar Perpecahan Internal Tidak Membesar

SENIN, 17 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ganjar Pranowo disarankan tak perlu risau dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto soal tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu karena pencitraan politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebagai kader populer citra yang harus dibangun Ganjar tidak harus atas seizin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Dedi, apa yang disampaikan politisi yang karib disapa Bambang Patjul itu adalah bentuk friksi politik internal.


Analisa Dedi, Bambang punya kepentingan sendiri. Misalnya, dukungan politik bukan pada Ganjar dan perpecahan internal tidak membesar.

"Meskipun benar yang ia (Bambang) sampaikan, keterusungan bergantung ketua umum, tetapi menihilkan popularitas Ganjar sebagai tokoh potensial, adalah bentuk perpecahan kecil di PDIP," demikian kata Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/5).

Meski demikian, Dedi menyarankan Ganjar untuk cermat menghitung. Tujuannya, agar potensi perpecahan internal PDIP jelang Pilpres 2024 tidak terjadi.

Dedi meyakini, Ganjar masih memiliki potensi untuk diusung PDIP karena tingkat keterpilihan di berbagai lembaga survei cukup tinggi.

"Tetapi harus tetap cermat menghitung, agar anti Ganjar tidak membesar di internal PDIP. Kontestasi internal masih cukup panjang, dan Ganjar tetap akan diperhitungkan jika elektabilitasya menjulang di antara kader PDIP lainnya," demikian kata Dedi.

Sebelumnya, Bambang Wuryanto mengatakan tingginya elektabilitas Ganjar merupakan hasil pencitraan politik.

Bambang menyebutkan apa yang dilakukan Ganjar selama ini belum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selama ini di PDIP, Megawati selalu memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan strategis partai termasuk menentukan siapa calon yang akan diusung sebagai Capres dan cawapres.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya