Tak Gubris Peringatan Bupati Kediri Soal THR, Camat Purwoasri Segera Dicopot

Sikap tegas ditunjukkan Bupati Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, terhadap pejabat daerah yang terbukti melakukan pungutan liar Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal ini terlihat saat Bupati Kediri bersama Kepala BKD Kabupaten Kediri, M Solikin, dan Inspektur Inspektorat Nono Soekardi, merilis hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Camat Purwoasri terkait pungli THR, pada Sabtu (15/5).

Saat memberikan keterangan persnya, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menjelaskan, dia sebenarnya sudah memperingatkan kepada semua pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

Bahkan, sebelum melakukan OTT pada 4 Mei, Mas Dhito juga sudah menghubungi Camat Purwoasri, agar tidak melakukan penarikan THR. Namun imbauan dari Bupati itu tidak digubris oleh camat Purwoasri.

Sehingga pada 6 Mei 2021, Bupati melakukan OTT di Balaidesa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, dan mendapatkan sejumlah barang bukti terjadinya pungli.

Bupati pun mendapati ada beberapa perangkat desa dan bendahara dari desa lain datang ke Balaidesa Ketawang guna menyerahkan uang urunan THR untuk Camat Purwoasri.

Bupati Kediri mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu pengganti camat baru. Jika sudah ada persetujuan dari Mendagri, maka Camat Purwoasri akan langsung dihentikan.

"Saya masih menunggu pengganti Camat Purwoasri. Nanti kalau sudah ada penetapan dari Mendagri langsung kita copot, dan kita lantik penggantinya," kata Mas Dhito kepada Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (15/5).

Bupati Kediri menjelaskan, dalam OTT tersebut pihaknya mengamankan uang sebesar Rp 15 juta dari 15 desa di wilayah Kecamatan Purwoasri. Padahal Kecamatan Purwoasri terdiri dari 23 desa. Jika masing-masing desa urunan THR Rp 1 juta, maka akan terkumpul uang Rp 23 juta.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kediri sudah memberikan sanksi kepada Camat Purwoasri serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwoasri. Keduanya diberikan sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah, serta menunggu sanksi pemberhentian.