Berita

Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net

Politik

Jadi Saksi Ahli Habib Rizieq, Refly Harun: Kalau Sudah Patuh Usai Dikenai Sanksi Administrasi, Untuk Apalagi Dihukum

SENIN, 10 MEI 2021 | 12:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sanksi administratif dan sebagainya sudah lebih dari cukup untuk para pelanggar protokol kesehatan ketimbang dikenakan sanksi pidana.

Begitu dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5).

Pada sidang tersebut, Habib Rizieq bertanya kepada Refly soal pemidanaan seseorang dengan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan saat sudah dikenakan sanksi denda administratif.

Dijawab Refly, pertama dalam pelanggaran pidana ada dua prinsip hukum, yakni mala in se dan mala prohibita. Kata dia, pelanggaran pidana yang masuk prinsip mala in se tersebut saja masih bisa diselesaikan perkaranya di luar hukum.

"Tapi kalau sanksi misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya. Maka kita bicara, untuk apalagi kita sanksi pidana untuk kasus itu," ujar Refly.

Menurutnya, hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restoratif justice.

"Misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes yang mala in prohibita itu dekati dalam hukum pidana semua. Maka berdasarkan asas equality before the law dan asas diskriminatif semuanya harus diproses demi menegakan dua prinsip tersebut," terangnya.

"Kan tidak mungkin bukan itu tujuan dari hukum, tujuan dari hukum itu tertib sosial. Kalau manusianya sudah tertib sudah patuh misalnya, untuk apalagi dihukum," lanjutnya.

Refly mengatakan, dalam pemberatan hukum pidana, maka harus dibuktikan setidaknya dua alasan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan.

"Nah kalau dari sana saja susah kita harus membuktikannya, maka membawa ini ke ranah pidana tidak lebih tidak penting lagi," demikian Refly.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

UPDATE

Pembeli Tiket Formula E Mayoritas WNA, Gerindra: Tidak Perlu Dipersoalkan

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:17

Bantu Sri Lanka, India Kirim 40 Ribu Metrik Ton Solar

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:55

Menterinya "Diemong", Ganjar Pranowo "Dielus", Jokowi Main Banyak Kaki?

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:52

Golkar dan PAN Jawa Timur Bertemu Bahas Kelahiran Pemimpin Terbaik

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:39

Sambut Kunjungan Ketua ICMI, Dubes Najib Gali Berbagai Peluang Kerjasama

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:23

Jangan Anggap Enteng Surya Paloh

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:55

Babak Belur Kena Lockdown China, Apple Mulai Beralih ke India dan Vietnam

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:54

Pesan di Balik “Ojo Kesusu”, Jokowi Tidak Ingin Terjebak di Antara Relawan dan Partai

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:27

Korea Utara Mulai Catat Tren Penurunan Kasus Demam

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:24

Tegaskan Kedaulatan, Filipina Pasang Buoy Navigasi dan Pos Komando di Laut China Selatan

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:01

Selengkapnya