Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Polemik Bipang Jokowi, Nasir Djamil: Jangan-jangan Ada Pesanan Sponsor Lagi

MINGGU, 09 MEI 2021 | 15:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Promosi babi panggang atau bipang yang disampaikan Presiden Joko Widodo disinyalir tak sekadar kesalahan teknis, melainkan memang ada unsur kesengajaan.

Anggota DPR RI asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil melihat hal itu sejak awal penyampaian, di mana promosi bipang justru disampaikan di momen ramadhan jelang Idulfitri. Bipang sendiri sebagai salah satu makanan yang diharamkan umat Islam.

"Ini momennya tidak tepat, situasinya tidak pas, karena kita sedang menyambut hari besar Islam yaitu lebaran Idulfitri, di mana lebaran Idulfitri ini perayaan umat Islam," ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).


"Nah kalau ingin mempromosikan makanan daerah ya mungkin juga kurang tepat sebenarnya, karena masih banyak makanan daerah lain (yang halal)," imbuhnya.

Menurutnya, promosi produk dalam negeri yang dilakukan Presiden Jokowi bagus dilakukan. Namun dia menduga ada pesan sponsor terselubung dari pihak lain, sehingga presiden lebih memilih bipang sebagai contoh yang dipromosikan.

"Jangan-jangan spekulasi publik bilang ada pesan sponsor lagi. Mana tahu kita, ada gudeg kok tiba-tiba bisa ke babi panggang," katanya.

Dia menambahkan, pembantu kabinet seharusnya teliti dalam menyampaikan isi pidato presiden agar tidak menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

"Karena presiden kan sudah tahu ketika dia jalan sudah dirapihin nih. Enggak ada lagi hal-hal yang membuat dia dihujat oleh publik, atau menimbulkan polemik dan kontroversi, harusnya kan begitu bayangan presiden," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya