Presiden Joko Widodo sarungan saat menyambut tahun baru 2017 di Istana Bogor/Ist
Pernyataan berujung kontroversi oleh Presiden Joko Widodo dinilai selalu berulang sejak menjabat sebagai presiden di periode pertama tahun 2014 silam.
Bahkan menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, pola tersebut terjadi hingga kini di kepemimpinan presiden pada periode keduanya.
"Sejak menjabat Presiden di tahun 2014, Jokowi kerap melakukan kesalahan yang bersifat elementer dan menjadi kontroversi di masyarakat," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).
Satyo pun membeberkan beberapa pernyataan Jokowi yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat sejak awal menjabat sebagai RI1.
"Sebut saja pidatonya terkait utang IMF, tanda tangan Perpres kenaikan uang muka mobil dinas pejabat, undangan untuk BIN yang disebut Badan Intelijen Nasional, kesalahan penyebutan kota kelahiran Bung Karno, dan kali ini masyarakat dibuat gempar dengan menyebutkan Bipang untuk oleh-oleh yang bisa dibeli secara
online karena adanya larangan mudik Idulfitri," jelas Satyo.
Dari hampir semua kesalahan tersebut, kata dia, pada umumnya Jokowi berpidato dengan cara membaca teks. Hal itu pun tidak bisa dibenarkan mengingat pidato teks berujung kontoversial itu diproduksi oleh institusi resmi pemerintah.
"Kejadian seperti ini mencerminkan begitu cerobohnya birokrasi lembaga kepresidenan, maka mesti diinvestigasi karena mungkin saja adanya dugaan 'insubordinasi' dengan maksud mengakibatkan terjadinya delegitimasi kewibawaan presiden," kata Satyo.
Kesalahan berulang tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan presiden baru-baru ini dalam
podcast memperingati Hardiknas bersama Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim.
"Bahwa beliau memiliki prinsip salah satunya adalah selalu belajar dari kesalahan, kemudian juga tidak pernah putus asa dan menyukai kompetisi," pungkas Satyo.
