Berita

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jabar, Ketut Sustiawan/RMOLJabar

Politik

Soal Kehadiran Partai Ummat, PDIP Jabar: Enggak Ngaruh

MINGGU, 09 MEI 2021 | 01:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pembentukan sebuah partai merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang ingin berserikat. Sehingga, siapapun berhak membentuk dan mendirikan partai politik (parpol).

Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jabar, Ketut Sustiawan, menanggapi pembentukan dan deklarasi Partai Ummat yang digagas Amien Rais.

"Silakan saja, siapa pun boleh mendirikan partai, tentu semuanya adalah warga Indonesia, untuk berkontestasi dalam Pileg itu sangat baik daripada bicara di luar aturan main. Kita tidak terganggu dengan kehadiran partai mana pun," kata Ketut di Kota Bandung, Sabtu (8/5).


Ketut mengaku belum memetakan sejauh mana pengaruh Partai Ummat di Jawa Barat. Namun menurut penilaiannya, keberadaan Partai Ummat tidak akan memberikan pengaruh terhadap eksistensi PDI Perjuangan.

"Keberadaan Partai Ummat di Jabar ini saya belum memetakan secara detail. Dan rasa-rasanya, kalau melihat dari irisan PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis dan siapa pendiri Partai Ummat, rasanya tidak akan berpengaruh terhadap PDI Perjuangan," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, PDIP memiliki pangsa suara yang berbeda dengan Partai Ummat. Sehingga, tak ada kekhawatiran adanya saling rebut suara dengan partai baru tersebut.

"Kami tentu bergerak dari seluruh lapisan terutama dari kelompok nasionalis terutama kaum marhaenis, dan kelompok-kelompok milenial itu tentu nanti yang menjadi rebutan," tuturnya.

Ketut menegaskan, pihaknya saat ini sedang fokus menyelenggarakan rangkaian program kerja. Sehingga enggan berkomentar lebih jauh terhadap keberadaan Partai Ummat.

"Sejauh mana itu bisa punya pengaruh kita lihat sajalah nanti, karena belum tahu juga, kita konsolidasi dulu internal yang paling penting. Kami tidak tepengaruh dengan keberadaan baik Partai Ummat atau partai lain yang ada," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya