Berita

Ilustrasi KPK/RMOL

Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY

JUMAT, 07 MEI 2021 | 17:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Upaya memutilasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun kandas. Kini, ada upaya serupa kembali tercium di rezim Presiden Joko Widodo.

"Sejak 2010 upaya-upaya untuk memutilasi KPK gagal sampai 2015. Karena, waktu itu KPK masih independen dan ada kekuatan masyarakat sipil yang solid dan melakukan perlawanan secara adab dan hukum," kata mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas di akun YouTube Public Virtue Research Institute, Jumat sore (7/5).

Akan tetapi, ia merasa upaya memutilasi lembaga antirasuah melalui gerakan-gerakan politik kembali muncul di era Presiden Joko Widodo, atau sejak tahun 2016.

"Sampai sekarang ini gerakan-gerakan politik dimulai, dan ini sebagai bentuk penghinaan, penistaan terhadap eksistensi dan marwah kebangsaan Republik Indonesia," tegas Busyro.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kejanggalan di KPK yang diduga dilakukan oleh mesin korupsi. Mesin korupsi yang dimaksud Busyro adalah pendengung atau buzzer politik.

"Tidak heran jika kemudian sekarang ini mesin korupsi semakin sistemik, terstruktur, dan masif. Yang paling menyedihkan dan menunjukkan keadaban yang amat sangat rendah yaitu korupsi di Kemensos melibatkan mantan Menteri Sosial," jelas Busyro.

Belum lagi bocornya operasi tangkap tangan belum lama ini seperti di Kalimantan Selatan. Busyro menilai, kebocoran info OTT tak lepas dari pengaruh kekuatan elite penguasa.

"Ada kekuatan-kekuatan dari elite-elite bisnis yang sudah dan semakin menguasai birokrasi selama ini," pungkas Busyro.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya