Berita

Ilustrasi KPK/RMOL

Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY

JUMAT, 07 MEI 2021 | 17:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Upaya memutilasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun kandas. Kini, ada upaya serupa kembali tercium di rezim Presiden Joko Widodo.

"Sejak 2010 upaya-upaya untuk memutilasi KPK gagal sampai 2015. Karena, waktu itu KPK masih independen dan ada kekuatan masyarakat sipil yang solid dan melakukan perlawanan secara adab dan hukum," kata mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas di akun YouTube Public Virtue Research Institute, Jumat sore (7/5).

Akan tetapi, ia merasa upaya memutilasi lembaga antirasuah melalui gerakan-gerakan politik kembali muncul di era Presiden Joko Widodo, atau sejak tahun 2016.


"Sampai sekarang ini gerakan-gerakan politik dimulai, dan ini sebagai bentuk penghinaan, penistaan terhadap eksistensi dan marwah kebangsaan Republik Indonesia," tegas Busyro.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kejanggalan di KPK yang diduga dilakukan oleh mesin korupsi. Mesin korupsi yang dimaksud Busyro adalah pendengung atau buzzer politik.

"Tidak heran jika kemudian sekarang ini mesin korupsi semakin sistemik, terstruktur, dan masif. Yang paling menyedihkan dan menunjukkan keadaban yang amat sangat rendah yaitu korupsi di Kemensos melibatkan mantan Menteri Sosial," jelas Busyro.

Belum lagi bocornya operasi tangkap tangan belum lama ini seperti di Kalimantan Selatan. Busyro menilai, kebocoran info OTT tak lepas dari pengaruh kekuatan elite penguasa.

"Ada kekuatan-kekuatan dari elite-elite bisnis yang sudah dan semakin menguasai birokrasi selama ini," pungkas Busyro.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya