Berita

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo/Repro

Kesehatan

Doni Monardo Minta Kampanye "Jangan Mudik" Digiatkan Hingga Tingkat Kelurahan

RABU, 05 MEI 2021 | 20:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan pemerintah pusat dalam mencegah transmisi virus Covid-19 menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah adalah dengan cara meniadakan mudik.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo meminta agar kebijakan tersebut dikampanyekan seluruh pihak hingga tingkat paling bawah (grass root).

"Seluruh pihak baik di pusat, di daerah, sampai dengan di tingkat desa dan kelurahan mari bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat kita, jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik,” ujarnya dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk 'Jaga Keluarga, Tidak Mudik' yang digelar virtual, Rabu (5/5).


Berdasarkan hasil survei yang digelar pemerintah, Doni menyebutkan sebanyak tujuh persen masyarakat yang hendak mudik pasca diumumkannya kebijakan peniadaan mudik.

Tujuh persen tersebut, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, adalah jumlah yang sangat besar. Yaitu sekitar 18,9 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 270 juta jiwa.

Maka dari itu, Doni menghimbau agar semua unsur di daerah dapat melakukan sosialisasi setiap saat terkait kebijakan peniadaan mudik ini.

“Masyarakat yang ingin mudik pun masih ada tujuh persen. Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin. Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet, daripada korban Covid-19 berderet-deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain,” tegasnya.

Khusus kepada masyarakat, mantan Danjen Kopassus ini menghimbau agar menahan diri untuk tidak mudik lebih baik, ketimbang mengambil risiko pulang ke kampung halaman namun berpotensi meningkatkan laju penularan Covid-19 di daerah.

Selain itu, Doni juga mengantisipasi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan medis yang terdapat di sejumlah daerah tidak cukup memadai jika terjadi secara tiba-tiba lonjakan kasus Covid-19, sehingga hal itu pun dapat memperparah risiko kematian Covid-19.

“Mari bersabar menahan diri karena kalau ini kita biarkan maka sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar di kampung halaman,” tuturnya.

“Di setiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai, belum tentu ada dokter yang merawat, akibatnya mereka yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu,” demikian Doni Monardo menambahkan.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya