Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi/Net

Politik

FKP3 Sambut Baik KPK Soroti Permainan Kuota Dalam Importasi Pangan

SENIN, 03 MEI 2021 | 19:07 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Masalah importasi pangan khususnya Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) kembali disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, hampir setiap tahun terlebih menjelang hari raya Idul Fitri komoditi pangan seperti gula dan bawang putih cenderung naik yang berakibat meresahkan pedagang dan masyarakat.

Supaya masalah tersebut tidak terus menerus terulang, KPK mengundang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat pendahuluan terkait kajian yang akan dilakukan KPK dalam hal tata kelola impor komoditas hortikultura pada Kamis lalu (22/4).


Dikatakan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kick off meeting pengkajian importasi hortikuktura dan 7 komoditas strategis sangat penting karena importasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian untuk urusan RIPH dan Kementerian Perdagangan urusan SPI.

Menurutnya, dalam banyak hal proses importasi telah beberapa kali menimbulkan kasus.

Sebagai catatannya, pertengahan 2019 terjadi kasus suap dalam pengurusan RIPH bawang putih yang melibatkan anggota DPR RI I Nyoman Dhamantara dan pihak swasta direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandra Suanda alias Afung.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pasar (FKP3), Aminullah menyambut positif jika KPK akan melakukan pengkajian kembali mengenai RIPH dan SPI.

Karena kedua aturan tersebut sudah lama dirasakan menjadi sumber masalah kelangkaan dan kenaikan harga komoditi pangan, khususnya bawang putih.

Aminullah menyarankan, baiknya KPK melihat kembali kebijakan Menteri Perdagangan yang lalu, Agus Suparman saat menerbitkan relaksasi impor bawang putih untuk meredam lonjakan harga yang sempat melejit hingga Rp 60.000 per kg pada awal Februari 2020.

"Tapi sayangnya relaksasi tersebut hanya bersifat sementara, berlaku sampai 31 Mei 2020," kata Aminullah kepada wartawan, Senin (3/5).

Aminullah mengatakan, ketika pemberlakuan relaksasi, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Produk Pangan Strategis (PIHPS), harga bawang putih kembali berangsur turun sejak April 2020.

Bahkan di beberapa daerah harga turun sampai Rp. 20.000 per kg bahkan di tingkat importir hanya Rp. 7.500 per kg. Pada saat itu bawang putih memberikan kontribusi signifikan penurunan inflasi di sektor pangan.

"Jadi, selama ini terbukti yang menjadi akar masalahnya adalah regulasi itu sendiri. Tidak ada RIPH dan SPI harga normal, diberlakukan RIPH dan SPI, harga malah naik," tegasnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini, jelas Aminullah, harga bawang putih diperkirakan mulai naik. Harga sampai pelabuhan Indonesia di angka 830 dolar AS per ton.

Jika dihitung modalnya 830×14.600 (kurs dolar) + Rp 1200 per kg (custom clearance dan truk sampai gudang distributor) jadi jatuhnya Rp 13.318.000 per ton.

"Jadi harga Per kg Rp 13.318. Namun harga ditingkat importir hari ini Rp 18.000. Dengan demikian margin importir Rp 4.682 per kg. Keuntungan yang luar biasa di tengah sulitnya iklim berusaha sekarang. Kalau distributor protes margin terlalu tebal pasti jawabannya ada biaya tanam, dan lain-lain," tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Trenggono Dipuji, Ekspor Naik hingga Ekonomi Pesisir Menggeliat

Sabtu, 14 November 2026 | 20:22

KSSK Perkuat Koordinasi dan Sinergi Kebijakan untuk Menjaga Fundamental Ekonomi

Sabtu, 14 November 2026 | 20:10

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Presiden Prabowo: Kebesaran Muhammadiyah Terletak pada Pengabdian Nyata

Sabtu, 14 November 2026 | 19:53

Pemerintah Kucurkan Lagi Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

Sabtu, 14 November 2026 | 19:43

OSO: Wapres Baru Harus Bikin Prabowo Tenang

Sabtu, 14 November 2026 | 19:24

Pengunduran Diri Gibran Tak Tutup Peluang Proses Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 19:19

NPL BRI Terus Membaik Seiring Penguatan Pengelolaan Risiko

Sabtu, 14 November 2026 | 18:36

Puji Jenderal Suyudi, Presiden Prabowo: Kapolri yang Melegakan

Sabtu, 14 November 2026 | 18:30

YYADU! Edukasi Siswa Bandung Pilah Sampah Sejak Dini

Sabtu, 14 November 2026 | 18:18

Selengkapnya