Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Fadhil Hasan Heran Kementerian Baru Dibentuk Ketika Pemerintahan Sudah Berjalan Lebih Dari Setahun

SABTU, 24 APRIL 2021 | 01:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Alasan utama pemerintah melakukan perubahan struktur kabinet di saat pandemi Covid-19 belum reda dan diwaktu pemerintahan sudah berjalan lebih dari satu tahun, mengundang tanda tanya.

Biasanya, struktur kabinet dibentuk dan penunjukkan menteri terjadi saat awal-awal pemerintahan.

Demikian disampaikan ekonom senior Fadhil Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/4).


“Saya kira ini pertama kali dalam sejarah kepemimpinan presiden yang memimpin dua periode, terjadi perubahan dalam struktur kabinet bukan diawal masa kepemimpinannya melainkan di saat pemerintahan sudah berjalan lebih dari satu tahun," kata Fadhil.

Ia menuturkan, publik kerap dipertontonkan pergantian para pembantu presiden disebabkan karena salah tempat, kurang cocok, atau bahkan terjerat kasus.

"Jadi ini sesuatu yang mengejutkan dan tidak biasa," tegasnya.

Fadhil berpendapat penggabungan atau penambahan kementerian yang tidak tepat secara waktu menunjukan buruknya perencanaan dan pengorganisasian pemerintahan saat ini.

“Itu (penggabungan atau penambahan kementerian) menunjukan bahwa
pemerintah tidak memiliki rencana yang matang dalam memenuhi program kerja yang merupakan janjinya kepada masyarakat," tuturnya.

Menurut dia, kementerian memiliki program yang didedikasikan untuk memenuhi janji politik pemerintah. Dengan adanya perubahan struktur di tengah berjalannya pemerintahan akan menggangu program kerja yang dirancang sebelumnya.

"Ini pertanda buruknya perencanaan dan pengorganisasian pemerintahan saat ini," demikian Fadhil Hasan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya