Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Fadhil Hasan Heran Kementerian Baru Dibentuk Ketika Pemerintahan Sudah Berjalan Lebih Dari Setahun

SABTU, 24 APRIL 2021 | 01:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Alasan utama pemerintah melakukan perubahan struktur kabinet di saat pandemi Covid-19 belum reda dan diwaktu pemerintahan sudah berjalan lebih dari satu tahun, mengundang tanda tanya.

Biasanya, struktur kabinet dibentuk dan penunjukkan menteri terjadi saat awal-awal pemerintahan.

Demikian disampaikan ekonom senior Fadhil Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/4).


“Saya kira ini pertama kali dalam sejarah kepemimpinan presiden yang memimpin dua periode, terjadi perubahan dalam struktur kabinet bukan diawal masa kepemimpinannya melainkan di saat pemerintahan sudah berjalan lebih dari satu tahun," kata Fadhil.

Ia menuturkan, publik kerap dipertontonkan pergantian para pembantu presiden disebabkan karena salah tempat, kurang cocok, atau bahkan terjerat kasus.

"Jadi ini sesuatu yang mengejutkan dan tidak biasa," tegasnya.

Fadhil berpendapat penggabungan atau penambahan kementerian yang tidak tepat secara waktu menunjukan buruknya perencanaan dan pengorganisasian pemerintahan saat ini.

“Itu (penggabungan atau penambahan kementerian) menunjukan bahwa
pemerintah tidak memiliki rencana yang matang dalam memenuhi program kerja yang merupakan janjinya kepada masyarakat," tuturnya.

Menurut dia, kementerian memiliki program yang didedikasikan untuk memenuhi janji politik pemerintah. Dengan adanya perubahan struktur di tengah berjalannya pemerintahan akan menggangu program kerja yang dirancang sebelumnya.

"Ini pertanda buruknya perencanaan dan pengorganisasian pemerintahan saat ini," demikian Fadhil Hasan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya