Berita

Ketua KPK RI Firli Bahuri/Net

Politik

Firli Bahuri Pastikan Pegawai KPK Tetap Junjung Independensi Meski Berstatus ASN

SELASA, 20 APRIL 2021 | 17:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meyakinkan bahwa pegawai KPK akan tetap menjunjungi tinggi Independensi.

Demikian ditegaskan Firli menanggapi pertanyaan wartawan terkait masa transisi pegawai KPK untuk menjadi ASN hingga 17 September 2021.

Komisaris Jenderal Polisi itu menjelaskan, pengalihan status pegawai telah dilakukan dengan test asesmen indeks moderasi bernegara yang memastikan fakta independensi itu, termasuk prosesnya telah memuat nilai-nilai netralitas.

"Independensi adalah marwah penegakan hukum. Marwah yang terkumpul dari setiap pribadi pegawai KPK, dan kami pastikan tak pergi kemana-mana. Bahwa peralihan status pegawai menguatkan independensi KPK," tegas Firli, Selasa (20/4).

Sebab kesetiaan pegawai-pegawai KPK pada Pancasila, UUD1945, NKRI dan pemerintah telah ditanam sejak proses rekrutmen sampai pembinaan dan kode etik KPK. Sehingga, pribadi yang mengutamakan tugasnya memberantas korupsi untuk mengamankan negara adalah independensi.

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat UU 19/2019 dan PP 41/2020 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN. Undang-undang tersebut mengatur syarat, kriteria, prosedur dan mekanisme pengalihan status pegawai KPK.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah petugas negara yang akan melaksanakan asesmen indeks moderasi bernegara terhadap seluruh pegawai KPK. Bentuk asesmen adalah tertulis dan wawancara.

Adapun test indeks moderasi bernegara akan mengungkap: kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah; netralitas pegawai; dan bebas dari radikalisme, terorisme dan organisasi terlarang.

Rangkaian agenda asesmen telah berlangsung sejak 18 Maret sampai 7 April 2021. Sebanyak 1.362 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap mengikuti assesment dengan BKN. Pegawai perlu lolos dari tes tersebut agar beralih status menjadi ASN.

Akibat kondisi khusus, 11 pegawai belum mengikuti test. Tiga orang berstatus tugas sekolah di luar negeri, dan delapan orang melaksanakan isolasi mandiri Covid-19.

Firli Bahuri mengatakan, karena seluruh pegawai KPK telah melewati tes kompetensi dasar ketika rangkaian penerimaan pegawai KPK maka, langkah asesmen indeks moderasi bernegara diutamakan. Data tentang test kompetensi dasar penerimaan pegawai KPK masih tersimpan rapi dalam arsip Manajemen Kepegawaian KPK.

Status gagal atau lolosnya pegawai dalam alih status sangatlah ditentukan oleh individu pegawai sendiri karena erat kaitannya dengan sikap dan perilaku kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah.

"Netralitas pegawai adalah tidak terpengaruh dengan kekuasaan dan tidak menjadi alat kekuasaan, serta terbebas dari paham terorisme, radikalisme serta organisasi terlarang," demikian Firli Bahuri.

Populer

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

PP Syarikat Islam Kirim Surat ke Jokowi Agar Habib Rizieq dan Munarman Dibebaskan

Jumat, 24 Juni 2022 | 07:27

UPDATE

Bukan Yunani Tetapi Oleh Singosari

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:45

PKS: Tak Perlu PeduliLindungi, Pembelian Minyak Goreng Cukup Gunakan KTP

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:32

Zelensky: Serangan di Pusat Perbelanjaan di Kremenchuk adalah Salah Satu Aksi Teroris Paling Berani dalam Sejarah Eropa

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:29

Ayah Warga Maroko Terdakwa Hukuman Mati Minta Putin Selamatkan Puteranya

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:08

Unggulan Kedua Polling "9 Capres 2024", Peluang Firli Bahuri Masuk Bursa Capres dan Cawapres Terbuka Lebar

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:04

Masih Berlangsung, KPK Geledah Apartemen Diduga Milik Mardani Maming di Jakarta

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:58

18 WNI Tewas Diduga Dianiaya di Sabah, Dave Laksono: Malaysia Harus Bicara!

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:41

Tanpa Voting, Yandri Susanto Ditunjuk Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR RI

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:38

KPK Ingin Partai Golkar Hasilkan Pemimpin yang Bersih dari Korupsi

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:18

Mangkir, KPK Ultimatum Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:14

Selengkapnya