Sekretaris Komisi II DPRD Medan Dhiyaul Hayati/Net
Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) didesak untuk segera melakukan pembayaran dana bantuan nonsertifikasi untuk guru honorer sekolah negeri dan swasta di ibukota Sumatera Utara itu.
Sebab, pendistribusian bantuan untuk guru honorer ini sudah dialokasikan di APBD, sehingga harus menjadi prioritas. Mengingat kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid 19 saat ini.
"Sekitar tujuh ribu lebih, jumlah tenaga guru honorer yang saat ini menunggu pencairan itu. Kita harapkan untuk triwulan I April 2021 ini, menyambut lebaran, dapat terealisasi," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, Selasa (20/4).
Politikus PKS ini mengatakan, Pemkot Medan melalui Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memberikan perhatian serius atas kondisi ekonomi para guru honorer yang kesulitan akibat terdampak Covid 19.
"Pencairan (bantuan) guru honorer dapat dijadikan skala prioritas ketimbang program lain. Kita harus melihat kondisi para guru apalagi menyambut lebaran banyak kebutuhan," tambahnya, dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
Selain bantuan untuk guru honor, Dhiyaul juga minta Pemkot Medan dapat mensegerakan pencairan bantuan Magrib mengaji, bilal mayit, pengetua gereja, serta guru sekolah minggu.
"Seluruh bentuk bantuan itu kita harapkan dapat disalurkan per triwulan," harap Dhiyaul.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Medan, Adlan mengatakan, pihaknya sedang berupaya melakukan percepatan terkait bantuan untuk para guru honorer.
"Saat ini sedang proses," sebutnya kepada wartawan melalui pesan tertulis.
Bantuan guru honorer di SD dan SMP negeri dan swasta nonsertifikasi bersumber dari APBD Pemkot Medan. Untuk Tahun 2021 ini dialokasikan sekitar Rp 40 miliar.
Anggaran itu guna membantu kesejahteraan guru demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan.
Peruntukan anggaran Rp 40 miliar pada 2021 yakni untuk guru honorer sekolah negeri yang belum sertifikasi sekitar Rp 23 miliar dan guru honorer swasta yang belum sertifikasi sekitar Rp 14 miliar. Sedangkan untuk bantuan operator dapodik sekitar Rp 3 miliar.
