Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Kata Rizal Ramli, Swasembada Pangan Bukan Pepesan Kosong Asal Menteri Pemburu Rente Dipecat

SELASA, 20 APRIL 2021 | 08:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Cita-cita pemerintah untuk membawa Indonesia kembali swasembada pongan bukanlah hal yang mustahil atau pepesan kosong. Bahkan ekonom senior DR. Rizal Ramli menyebut bahwa di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo cita-cita itu bisa terwujud.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut meyakini bahwa perubahan yang radikal bisa membuat Indonesia kembali menjadi negara swasembada pangan dalam waktu 2 hingga tahun. Perubahan radikal itu membutuhkan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Syarat yang paling mendasar adalah adanya kebijakan perdagangan dan kebijakan harga yang mendukung tujuan kedaulatan pangan.


“Dengan kebijakan perdagangan dan ‘pricing policy’ yang suportif terhadap tujuan kedaulatan pangan, cita-cita swasembada dapat dicapai dalam 2 hingga 3 tahun,” tuturnya kepada wartawan Selasa (20/4).

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah Presiden Joko Widodo membersihkan kabinetnya dari para pemburu rente. Sebab, tidak jarang kebijakan impor muncul karena ada rente yang menggiurkan.

“Pecat menteri-menteri pemburu rente impor,” pesannya.

Swasembada pangan Indonesia semakin jauh panggang daripada api. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah kebutuhan dasar dalam negeri mengalami peningkatan impor yang tinggi.

Misalnya impor garam di Maret 2021 sebanyak 299.736 ton. Realisasi ini naik 275 persen dari Februari 2021 sebanyak 79.929 ton. Jika dibanding tahun sebelumnya, maka impor garam naik 54,02 persen, dimana pada Maret 2020 impor sebanyak 194.608 ton.

Sementara impor gula di kuartal I-2020 meningkat signifikan, yakni sebanyak 1,93 juta ton atau naik 42,96 persen dibandingkan dengan periode Januari hingga Maret 2020 yang sebanyak 1,34 juta ton.

Begitu juga kedelai yang naik 52,7 persen dibanding bulan Maret tahun sebelumnya. Dari 167.663 ton di tahun 2020 menjadi 255.296 ton di 2021.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya