Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Net

Politik

Adhie Massardi: Jika Pilpres Jadi Hajatan Para Cukong, Hubungan Penguasa-Pengusaha Berubah Cukong-Kacung

JUMAT, 16 APRIL 2021 | 13:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ambang batas presiden atau presidential threshold terus menjadi polemik jelang gelaran Pilpres 2024. Sebagian besar kalangan non parpol menghendaki agar ambang batas tersebut dihapus.

Pakar hukum tata negara pernah menyebut ambang batas yang besar, hingga 20 persen, akan membuat Pilpres 2024 dikuasai cukong. Ini lantaran ketentuan itu membuat pihak yang berduit yang mampu 'membeli' parpol untuk mencalonkan presiden.

Menurutnya, jika presidential threshold dipertahankan di 2024, maka yang bisa calonkan presiden cuma cukong saja. Sebab cukong bisa beli enam parpol Istana, masing-masing Rp 1 triliun untuk ajukan satu paslon.


Menanggapi itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menilai hajatan pilpres hanya akan mengubah hubungan antara penguasa dan pengusaha dengan istilah baru, jika apa yang disampaikan Refly tersebut benar. Hubungannya berubah menjadi cukong dan kacung.

“Jika pilpres merupakan hajatan para Cu Kong hasil pilpres akan mengubah hubungan "Penguasa dan Pengusaha" menjadi hubungan antara "Cu Kong dan Ka Cung,” tuturnya kepada wartawan, Jumat (16/4).

Artinya, dengan ambang batas yang besar dan kemampuan cukong untuk “membeli” partai, maka hanya membuat penguasa terpilih tidak ubahnya sebagai kacung dari para cukong.

Sementara pejabat negara yang berada di bawah kekuasaan presiden sebatas pembantu kacung.

“Lalu di mana posisi rakyat pemilik kedaulatan?” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya