Berita

Hasil KLB Demokrat yang tetapkan Moeldoko Ketum ditolak Kemenkumham/Net

Politik

KLB Versi Moeldoko Ditolak Kemenkumham, Pengamat Ingatkan Waspadai Hoax Ala Joseph Goebbels

RABU, 14 APRIL 2021 | 00:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Paska Kemenkumham menolak KLB ilegal kubu Moeldoko, aktor-aktor KLB dinilai masih aktif menyebarkan hoaks dan disinformasi, melalui berbagai manuver, untuk kemudian diamplifikasi di media sosial dan diberitakan di media massa.

Menanggapi gugatan sekelompok orang atas AD/ART Partai Demokrat 2020 di pengadilan negeri Jakarta Pusat, pengamat politik M. Isnaini mengatakan Moeldoko dan para oknum mantan kader Demokrat terkesan sudah tidak menggunakan akal sehat.

"Kubu Moeldoko tidak mengandalkan akal sehat, hanya bermodalkan nekat dan niat buruk,” ungkap M. Isnaini, Selasa (13/4).


Lebih lanjut Isnaini menjelaskan, kubu KLB Moeldoko sebenarnya yang sudah kocar-kacir, makin berantakan setelah mundurnya pengacara Razman Nasution dari jabatan sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Hukum dari pihak KLB Ilegal Moeldoko.

Isnaini mengungkapkan Razman, sebagai koordinator tim hukum KLB Moeldoko tidak menduga Menkumham akan menolak hasil KLB ilegal dengan alasan berkas tidak lengkap, sesuai ketentuan pemerintah.

"Saya sudah tanya pengurus inti, ini ada yang tidak lengkap. Tapi dijawab mereka tidak tahu. Idealnya ini dirapatkan oleh pihak-pihak hukum. Jadi saya khawatir di persidangan nantinya saya tidak mampu menyajikan data-data faktual, sama saja saya bunuh diri. Saya juga merasa tidak nyaman dengan Darmizal dan Nazarudin,” kata Razman dalam jumpa pers mendadak (2/4) di Jakarta.

Namun, Isnaini mengingatkan sisa-sisa kubu KLB Moeldoko masih juga berupaya untuk menyebar hoax ala Paul Joseph Goebbels, Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi di era Perang Dunia II,

Kala itu Goebbels, sosok pertama kali secara sistematis melakukan praktik manipulasi kebohongan dalam dunia modern sebagai salah satu strategi peperangan.

Goebbels menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak dan sesering mungkin. Hal tersebut terus menerus dilakukan hingga kebohongan itu dianggap sebagai suatu kebenaran.

Goebbels juga menciptakan praktek komunikasi sesat yang digunakan oleh banyak orang saat ini dengan lebih dahsyat, karena menggunakan platform dunia digital.

Tak hanya fenomena post-truth, ada satu fenomena lain yang sekarang ini berkembang, yang kita kenal dengan fenomena half-truth. Half-truth adalah kebenaran atau fakta yang disampaikan hanya sebagian.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya