Ketua KPK Firli Bahuri saat sampaikan pesan kepada Gubernur se Indonesia/Repro
Gubernur atau kepala daerah seluruh Indonesia diminta untuk tidak mempersulit investasi yang akan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Permintaan itu merupakan satu dari lima tugas yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepada para gubernur atau kepala daerah di seluruh Indonesia.
Dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 bertema "Cegah Korupsi Dari Hulu ke Hilir" yang disiarkan di akun Youtube KPK, Selasa (13/4), Firli menyebut bahwa seluruh gubernur memiliki andi besar untuk mewujudkan tujuan negara.
Salah satunya adalah, gubernur memiliki peran untuk menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha.
"Kenapa ini kami kedepankan? Karena pertumbuhan ekonomi ini sangat didukung oleh situasi politik keamanan yang kondusif, adanya tentu belanja negara APBN maupun APBD, dan karena ada investasi," ujar Firli seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).
Menurut Firli, jika investasi dibuka selebar-lebarnya, makan akan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
Dampaknya itu adalah, akan ada lapangan pekerjaan, akan menimbulkan aktivitas ekonomi. Sehingga, banyak orang bekerja, banyak yang dapat penghasilan.
Dari itu semua, juga akan berdampak meningkatkan kekuatan ekonomi dan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
"Tolong saya sampaikan kepada gubernur untuk investasi, jangan dipersulit, jangan meminta fee, buka investasi selebar-lebarnya. Sehingga ini akan mendukung tentang pertumbuhan ekonomi," pungkas Firli.
