Berita

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana/RMOLJabar

Nusantara

DPRD Cirebon Desak Dinkes Segera Lunasi Utang Insentif Nakes

SENIN, 05 APRIL 2021 | 16:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon harus segera memanggil Dinas Kesehatan untuk diklarifikasi tentang munculnya utang insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, kepada Kantor Berita RMOLJabar melalui sambungan telepon seluler, Senin (5/4).

Anton mengaku prihatin saat mengetahui insentif para nakes belum dibayarkan. Menurut dia, seharusnya pemerintah memastikan keringat para nakes dihargai karena telah berjuang mati-matian dalam menangani pandemi Covid-19.


“Kami mendorong Komisi IV segera memanggil Dinas Kesehatan tentang kebenaran adanya piutang insentif nakes dan segera membereskan piutang tersebut,” tegas Anton.

Ia tak mau tahu alasan Pemkab atas tunggakan insetif itu. Baginya refocusing APBD bukan alasan.

“Yang kami ketahui insentif nakes tahun 2020 lalu itu sudah ada anggarannya, kok jadi utang? Dinas harus menjelaskannya,” tutup Anton.

Sementara itu, saat hal ini coba dikonfirmasi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina, belum merespons permintaan klarifikasi Kantor Berita RMOLJabar.

Namun begitu, salah seorang anggota Komisi IV lainnya, Heriyanto, memastikan Dinkes Kabupaten Cirebon akan dipanggil agar polemik piutang insentif nakes tidak berkepanjangan.

“Nanti kKomisi IV panggil dinas terkait dulu Kang, supaya lebih jelas,” singkat Heriyanto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya