Berita

Tangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicium Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko/Net

Politik

Sebelum Ramadhan, Baiknya Moeldoko Secara Ksatria Minta Maaf Ke SBY Dan Jokowi

MINGGU, 04 APRIL 2021 | 12:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Karir mentereng Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) tidak bisa lepas dari andil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, sudah seharusnya jelang bulan suci Ramadhan, Moeldoko sowan ke kediaman kedua presiden tersebut meminta maaf atas ulahnya yang berupaya mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat.

“Sebelum bulan suci Ramadhan atau lebaran secara tulus ikhlas dan satria sebaiknya Moeldoko meminta maaf pada Jokowi dan SBY. Karena walau bagaimanapun rakyat indonesia tahu karier Moeldoko bisa cemerlang karena SBY dan Jokowi,” ujar pendiri Jaringan Nusantara, Aam kepada wartawan, Minggu (4/4).


Dengan datang dan meminta maaf, maka Moeldoko akan memberi contoh kepada generasi muda Indonesia betapa pentingnya pendidikan budi pekerti, sopan santun, adat istiadat, dan budaya meminta maaf kepada orang yang lebih tua.

Selain itu, Moeldoko juga akan mengajarkan cara berterima kasih pada orang yang sudah membesarkan namanya.

“Karena itulah watak ksatria yang sejatinya,” sambung Aam.

Pemerintah, lanjut Aam, sudah resmi menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko dan gerombolannya. Untuk itu, Moeldoko harus dengan penuh kesadaran dan keberanian tinggi memberi sanksi moril kepada Jhoni Alen Marbun Cs, karena cerita mereka sangat jauh dari fakta hukum yang ada.

Lebih jauh, Aam mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo ada karena demokrasi ada di Indonesia. Demi menjaga demokrasi, maka Aam menyarankan agar Moeldoko menerima secara sportif keputusan Menkumham Yasonna dan menanggalkan penobatannya sebagai ketua umum Demokrat.

Moeldoko juga berkewajiban membubarkan Demokrat versi KLB agar tidak ada penyalagunaan dan tidak menjadi benalu di kemudian hari.

“Karena demi apapun, mereka yang terlibat dari awal hingga konggres KLB abal-abal berlangsung, sudah cacat secara politik, moral dan hukum, sejarah telah mencatatnya,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya