Pemikiran yang menuntut penyatuan Kadin Indonesia mulai marak di ruang publik akhir-akhir ini. Hal itu dipicu oleh berlangsungnya kampanye panas dua orang kandidat calon Ketua Umum Kadin pada Munas bulan Mei atau Juni yang akan datang.
Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, yang segera mengakhiri masa baktinya (2015-2020) disebut-sebut akan mendapat penugsan sebagai calon Dubes (Duta Besar) di Amerika Serikat.
Tuntutan penyatuan Kadin Indoensia paling keras disuarakan oleh Annar Salahuddin Sampetoding.
Kepada media, Ketua Umum DEIT (Dewan Ekonomi Indonesia Timur) yang membawahi 12 provinsi itu menegaskan, “Para pengusaha nasional harus bersatu padu membantu presiden Jokowi untuk memulihkan ekonomi bangsa Indonesia yang sudah terpuruk sejak awal Maret 2020 akibat adanya serangan pandemi Covid-19â€.
Menurutnya, hanya Jokowi yang mempunyai
power dan kompetensi untuk mendorong penyatuan Kadin Indonesia.
Annar, panggilan akrab tokoh Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) itu mengaku mewakili suara sejumlah pengusaha nasional di daerah yang selama ini tidak bisa berusaha dengan tenang. Karena adanya dualisme Kadin Indonesia.
Pemerintah daerah pun, katanya, serbasalah untuk memilih kelompok Kadin mana yang harus mereka layani. Akibatnya, terjadi situasi dan kondisi yang tidak menentu.
“Pengusaha di daerah bagaikan anak ayam kehilangan induk,†ujar CEO PT Sulwood, perusahaan hasil hutan terbesar di Indonesia Timur.
Lebih jauh, Annar mengakui dia dan para pengusaha di daerah merasa terganggu dan kurang senang dengan adanya kampanye terbuka yang dilakukan Ketua BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia, yang menganjurkan pengurus Kadinda (Kadin Daerah) tidak segan-segan menerima uang mahar dari salah satu kandidat.
“Cara-cara yang dilakukan Bahlil itu tidak mendidik. Membuat nama baik pengusaha kita tercemar di mata masyarakat, dianggap sebagai kelompok pelopor politik uang,†keluhnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan penyatuan Kadin Indonesia, mantan Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Indonesia Timur (2010-2015) itu, menyatakan dirinya bersama pengurus DEIT akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi.
“Kami memohon Bapak Jokowi mau mendorong penyatuan itu, demi suksesnya kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang digagas oleh bapak Jokowi sendiri,†ucap Annar.
Ditambahkannya, Jokowi seorang pemimpin yang dikenal mempunyai kepedulian tinggi terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah setahun lebih terpuruk oleh serangan pandemi Covid-19.
“Bahkan kami akan meminta waktu menemui Bapak Jokowi secepatnya,†tegasnya.
Pada saat perayaan Imlek Nasional, Sabtu (20/2), Presiden Jokowi mengatakan, dalam hal pemulihan ekonomi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Menurut Jokowi, peran swasta dan dunia usaha adalah kunci yang menentukan.
“Hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maupun otoritas moneter. Baik itu OJK, BI, dan LPS. Tetapi sekali lagi peran swasta, peran dunia usaha sangat-sangat menentukan dan menjadi kunci. Dan sekali lagi kuncinya adalah kebersamaan, gotong-royong sebagai bangsa besar,†ujarnya.
Jokowi mencontohkan dalam penciptaan lapangan kerja saat ini, pemerintah tengah memperbanyak program padat karya. Dia berharap, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD banyak peluang kerja yang diciptakan. Jokowi menilai usaha pemerintah ini tidaklah cukup. Menurut dia butuh peran swasta agar ketersediaan lapangan kerja berkelanjutan.
“Namun perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan adalah dari pelaku usaha. Kuncinya ada di situ. Bukan dari pemerintah. Kalau yang melakukan dari dunia usaha ini akan berkelanjutan. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat,†tegas Jokowi.
Jokowi memastikan pemerintah telah bekerja keras melakukan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan membangkitkan UMKM agar dapat berproduksi kembali.
“Dan memberikan prioritas belanja pemerintah untuk pembelian produk-produk dalam negeri serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru dan kebangkitan usaha-usaha skala besar,†kata Jokowi.
Menanggapi niat baik dan kebijakan pemerintah yang diutarakan berkali kali oleh Jokowi, Annar mengatakan, sudah seharusnya para pengusaha nasional memberikan dukungannya.
Bukan justru mengedepankan egois. Hanya sibuk berebut kekuasaan.
“Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan tokoh pengusaha nasional untuk membantu pemerintah memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk parahâ€, tandas cucu Jacob Tobing, tokoh pejuang kemerdekaan dari Sulawesi Selatan itu.
