Rapat Kabinet Pertama, Biden Bahas Rencana Proyek Infrastruktur Senilai 2 Triliun Dolar

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengadakan rapat kabinet pertamanya setelah seluruh anggota kabinetnya dikonfirmasi oleh Senat.

Rapat dihadiri secara tatap muka oleh Wakil Presiden Kamala Harris dan 15 kepala departemen eksekutif di Ruang Timur Gedung Putih pada Kamis (1/4).

Rapat pertama itu tampaknya dikhususkan Biden untuk menindaklanjuti rencana paket infrastruktur senilai 2 triliun dolar AS yang ia kenalkan pekan lalu.

Mengawali pertemuan, Biden mendelegasikan lima sekretaris kabinet untuk menjadi utusannya dalam rencana tersebut. Mereka adalah Sekretaris Perhubungan Pete Buttigieg, Sekretaris Perumahan Marcia L. Fudge, Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo, Sekretaris Energi Jennifer Granholm, dan Sekretaris Perburuhan Marty Walsh.

"Para sekretaris kabinet ini akan mewakili saya dalam menangani Kongres, melibatkan publik dalam mempromosikan rencana tersebut, dan membantu menyusun detail saat kami menyempurnakannya dan bergerak maju," kata Biden, seperti dilaporkan The New York Times.

Biden mengumumkan rencana infrastruktur senilai 2 triliun dolar AS pada Rabu (31/1). Proposal tersebut mengalokasikan 155 miliar dolar AS untuk memperbaiki jalan dan jembatan, 40 miliar dolar AS untuk memperbaiki perumahan umum, dan 111 miliar dolar AS untuk memastikan bahwa air minum tidak terkontaminasi.

Selain itu, ia juga akan mengalokasikan sekitar 100 miliar dolar AS untuk digunakan di gedung sekolah umum dan 180 miliar dolar AS untuk penelitian dan pengembangan.

Kendati begitu, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell pada Rabu (31/30 mengisyaratkan bahwa dia tidak mungkin mendukung RUU paket infrastruktur jika itu melibatkan peningkatan pajak atau pengeluaran defisit.

Lantaran Biden berencana untuk meningkatkan tarif pajak perusahaan sebesar 21 hingga 28 persen.

"Ini tampaknya tidak akan menjadi paket infrastruktur. Ini seperti kuda Troya. Jadi disebut infrastruktur tetapi di dalam kuda Troya akan ada lebih banyak uang pinjaman dan kenaikan pajak besar-besaran," ujarnya.