Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tanggapi Kecaman Kepergian Reporter BBC, Beijing: Kartu Persnya Kadaluwarsa Dan Tidak Lagi Berstatus Jurnalis Asing Di China

JUMAT, 02 APRIL 2021 | 13:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Otoritas China menanggapi dingin kepergian wartawan BBC ke Taiwan. Kemenlu bahkan menyebut sikap BBC yang menggunakan peristiwa kepergian wartawannya itu untuk mengancam dan memeras Beijing. Mengatakannya sebagai sesuatu yang menyedihkan, seraya  menekankan bahwa China adalah korban sebenarnya dari laporan palsu media yang berbasis di Inggris tersebut.

Tanggapan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying pada Kamis (1/4) waktu setempat.

“John Sudworth (wartawan BBC) itu tidak memberi tahu otoritas China terkait sebelum cuti dan tidak melalui prosedur keberangkatan normal. Kartu persnya pun telah kadaluwarsa dan dia tidak lagi berstatus sebagai jurnalis asing residen di China,” katanya, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (2/4).


Dalam pidatonya selama 8 menit, Hua juga kembali mengkritik BBC karena laporannya yang palsu dan bias tentang China dalam beberapa tahun terakhir, terutama tentang masalah terkait Covid-19 dan Xinjiang, yang telah merusak kepentingan penduduk Xinjiang dan mencoreng citra internasional China.

Menanggapi tweet BBC yang mengklaim Sudworth telah ‘kabur’ dari Beijing ke Taiwan serta tuduhan dari Foreign Correspondent's Club of China (FCCC) mengenai lingkungan media China, Hua berkata, "ini menunjukkan kepribadian Sudworth. Dia tidak hanya pergi begitu saja tanpa pemberitahuan, tetapi juga mundur dari China."

“Dan pernyataan FCCC adalah contoh tipikal membalikkan hitam dan putih,” tambah Hua.

Menurut Hua, Tiongkok tidak pernah mengakui organisasi ilegal ini. Keanggotaan organisasi ini kurang dari setengah dari semua koresponden asing di China, yang sebenarnya merupakan lingkaran kecil koresponden dari beberapa negara di Eropa dan AS.

“Apa yang disebut pernyataan FCCC mungkin dibuat oleh beberapa yang disebut direkturnya, dan terkadang jurnalis lain bahkan diwakili tanpa sepengetahuan sebelumnya,” kata Hua.

“Organisasi itu menutup mata atas bantuan yang telah diberikan China kepada jurnalis asing saat menyerang lingkungan media negara itu. Organisasi itu juga tidak mengeluarkan peringatan atas laporan palsu Sudworth, yang benar-benar menjungkirbalikkan fakta,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, FCCC mengatakan bahwa kartu pers Sudworth hanya berlaku beberapa bulan selama dua tahun terakhir, dan hidupnya tidak stabil. Namun, Hua mengklarifikasi bahwa lebih dari 98 persen kartu pers dari hampir 500 jurnalis asing di China berlaku selama satu tahun.

Banyak jurnalis asing telah tinggal dan bekerja di China selama lebih dari satu dekade atau bahkan 30 tahun. Sudworth dan keluarganya telah berada di Tiongkok selama sembilan tahun. Istrinya, juga seorang jurnalis, memiliki kartu pers yang berlaku selama satu tahun.

“Jika China benar-benar mengancamnya, bagaimana keluarganya bisa tinggal di China selama sembilan tahun?” tanya Hua.

“Apakah (FCCC) tahu bahwa semua visa untuk jurnalis China di AS hanya berlaku selama tiga bulan? Apakah mereka tahu bahwa biayanya  455 dolar AS setiap kali bagi reporter China untuk memperpanjang aplikasi visa? Sebaliknya, jurnalis asing di China seharusnya merasa beruntung,” jelas Hua.

“Mereka tahu itu, tapi mereka berpura-pura menjadi tuli dan bodoh,” katanya.

“Anda mungkin tidak menyukai China, tetapi Anda tidak boleh mendiskreditkan dan menyerang China dengan tidak bermoral. Jika beberapa media Barat terus menempatkan ideologi di atas kenyataan, pasti akan semakin mempercepat kebangkrutan kredibilitas mereka,” kata Hua.

Juru bicara tersebut menegaskan China akan selalu dan terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada jurnalis asing dalam pekerjaan dan pemberitaannya. di China, tetapi dengan tegas menentang bias ideologis yang kuat terhadap negaranya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya