Kegiatan kampanye calon ketua umum (Ketum) menjelang diselenggarakan Munas (Musuawarah Nasional) Kadin Indonesia ke VIII mulai memanas. Kandidat calon ketum priode 2020-2025, telah melakukan kampanye dan safari ke daerah-daerah.
Paling tidak sampai hari ini ada dua kandidat calon ketum yang secara terbuka sudah melakukan sosialisasi menawarkan diri menjadi pengganti ketum Kadin yang lama Rosan P. Roeslani yang sudah berakhir masa jabatannya dan segera akan menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat.
Dua kandidat yang paling menonjol dan sudah mulai berkampanye adalah Anindya Bakrie dan Arsyad Rasyid. Dua-duanya adalah pemilik grup usaha kakap alias konglomerat. Anindya Bakrie Direktur Utama Bakrie & Brothers Tbk, adapun pesaingnya Arsyad Rasyid Direktur Utama Indika Energy Tbk.
Menurut rencana pemilihan ketum Kadin akan digelar dalam Musyawarah Nasional Kadin pada Mei atau Juni 2021.
Disela-sela agenda kampanye salah seorang kandidat tersebut, yaitu Arsyad Rasyid, tiba-tiba viral rekaman video ke tengah publik menampilkan Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM yang berbicara di depan sebuah forum pengusaha.
Wajah Bahlil yang riang gembira dengan dialek Batak, menganjur-anjurkan agar pengurus Kadinda (Kadin Daerah) menghalalkan politik uang sebagai prasyarat pemberian suara kepada kandidat. Khususnya yang bersedia membayar tinggi.
Video berdurasi 1 menit 3 detik tersebut diunggah oleh akun @Suka_Politik dengan mencantumkan narasi "Saat Kepala BKPM ngajari cara politik uang. Cocok barang ini".
Dalam video itu Bahlil mengungkapkan bahwa kedua calon ketum Kadin yakni Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid merupakan konglomerat yang uangnya halal untuk diambil.
Menanggapi pernyataan Bahlil itu, Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Anar Sampetoding, Kamis (1/4), kontan memberikan reaksi keras. Kepada media, Annar yang juga mantan Wakil Ketua Umum Kordinator Indonesia Timur dua priode (2005-2015) menulis pernyataan.
"Saya sangat kecewa kepada Saudara Bahlil. Dia adalah representasi orang daerah. Yang menjadi harapan kita orang daerah, bisa membawa perubahan seperti Bapak Jokowi," katanya.
"Saya tidak setuju dengan kalimatnya," kata Annar lagi.
"Seakan-akan orang daerah adalah bangsa peminta minta. Saya akui memang ada saja satu dua orang petualang dari daerah yang senang jual diri minta minta uang di pusat. Tapi, itu kan tidak semua begitu. Jangan disamaratakan, dong," tegas cucu Jacob Sampetoding tokoh pejuang kemedekaan asal Sulawesi Selatan.
Annar yang pernah satu organisasi bisnis hasil hutan (APHI) dengan Bob Hasan itu, mengakui dirinya sangat menjunjung tinggi nilai budaya Bugis-Makassar yang dikenal dengan budaya "Siri" (harga diri dan kehormatan) yang wajib dijunjung tinggi.
Pemimpin grup usaha kahutanan PT Sulwood yang cukup terkenal itu mengatakan, dirinya sebagai seniornya Bahlil, sangat malu dengan pernyataan Bahlil di video itu. Ketika ditanyakan, bagaimana kalau ada desakan dari publik yang meminta Bahlil mengundurkan diri?
"Lebih baik lagi kalau dia mundur," jawab Annar spontan.
Heboh terkait ucapan Bahlil itu bermula ketika viral sebuah video yang diunggah di Twitter oleh akun @Suka_Politik, Senin, 29 Maret 2021. Dalam video itu, Bahlil terlihat sangat bahagia. Dia terkekeh-kekeh ketika tengah asyik masyuk mengajarkan politik uang pada salah satu acara pertemuan pengusaha yang memberikan dukungan kepada Arsjad Rasjid.
"Ini pestanya orang daerah, jadi udahlah temen-temen daerah jangan dulu kasih gratis ini barang, dimainkan dulu barang ini. Dua-duanya kan konglomerat. Gak apa-apa mainkan aja dulu, gak apa-apa," demikian salah satu ungkapan Bahlil dalam video.
"Ambil uang aja belum tentu memilih apalagi gak ambil uang," tegas Bahlil dengan dialek Batak yang dibuat-buat.
Menanggapi video tersebut, ekonom senior Dr. Rizal Ramli turut memberikan komentar.
"Bahlil @bahlillahadalia ini mah offside," ujar Rizal Ramli menanggapi melalui Twitter pribadinya @RamliRizal, Selasa, 30 Maret 2021.
Respons lain pun juga datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu. Dia menilai ungkapan Bahlil tersebut merupakan "cara membangun oligarki".
"Beginilah cara membangun oligarki yang diajarkan secara terbuka. Sdr @bahlilahadalia offside?," ujar Said Didu melalui akun @msaid_didu.
Bahlil Lahadalia dikenal sebagai orang Buton yang lahir di Banda, Maluku Tengah, Maluku, 7 Agustus 1976. Dia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019. Bahlil juga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai holding company.
