Berita

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD Pastikan Dana Otsus Papua Diperpanjang

RABU, 31 MARET 2021 | 11:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah memastikan bahwa dana otonomi khusus untuk Papua diperpanjang. Keputusan ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat keterangan tertulisnya, Rabu (31/3).

Pesan yang sama disampaikan saat dirinya menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat pada Selasa (30/3).

Dia mengurai bahwa untuk otonomi khusus, pemerintah tidak melakukan perpanjangan. Sebab otsus sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan.


“Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. UU-nya tidak akan diperpanjang," ujarnya.

Seiring kebijakan perpanjangan dana otsus, pemerintah akan merevisi sejumlah aturan. Khususnya pasal-pasal yang ada di UU Otsus Papua dan draf revisi yang sudah ada di DPR.

Pembangunan di Papua, sambungnya, harus lebih efektif. Caranya, keamanan harus ditingkatkan, korupsi diberantas, dan integrasi program pemerintah harus bisa digalakkan.

Secara khusus, mantan Ketua MK itu meminta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara lebih ditingkatkan.

“Pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena Dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan kerja sama antara pemerintah dengan BPK sangat penting," tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya