Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat Punya Keyakinan Kuat Kemenkumham Adil Dan Objektif

RABU, 31 MARET 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

DPP Partai Demokrat merasa yakin pemerintah akan adil dan objektif dalam menyikapi adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Optimisme semakin tinggi lantaran pemerintah sudah menyebut bahwa acuan kasus ini adalah AD/ART 2020 yang sah dan memiliki surat keputusan (SK).

"Kami memiliki keyakinan kuat, pemerintah akan memutus kasus ini dengan objektif dan adil. Bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU 2/2008 jo. 2011 tentang Parpol, Permenkumham 34/2017," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (31/3).


Lebih lanjut, dia berharap agar pengumuman dari pemerintah pada siang nanti bisa membuat kader Demokrat kembali fokus bekerja untuk rakyat. Tidak seperti beberapa bulan terakhir yang disibukkan dengan adanya gangguan eksternal

"Rakyat sedang susah karena dilanda pandemi dan resesi ekonomi, dan pemerintah butuh bantuan semua pihak agar kita semua dapat menjalani dan melewatinya dengan baik. Mari, kita terus membantu rakyat, dimanapun," ujar Herzaky.

Pada siang ini, Kemenkumham akan memberi pengumuman mengenai konflik di Demokrat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sendiri sudah memastikan bahwa pemerintah akan bersikap objektif terkait sengkarut yang terjadi di partai Demokrat.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya