Berita

Presiden Joe BIden/Net

Dunia

Pengamat: Sudah Waktunya Biden Meluruskan Sejarah Dengan Membuat Pengakuan Genosida Armenia

RABU, 31 MARET 2021 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Biden dikabarkan akan mengakui Genosida Armenia. Pengakuan ini adalah keputusan yang sudah lama tertunda untuk memperbaiki kesalahan sejarah.

Emily Schrader, peneliti di Tel Aviv Institute mengatakan, pengakuan Genosida Armenia dari Pemerintah AS ini tidak hanya akan mengirimkan pesan yang diperlukan secara moral kepada orang-orang Armenia, tetapi juga akan mengirimkan pesan kepada dunia.

“Sudah saatnya membuka pengakuan!" ujar Schrader.


Jika saja negara adidaya seperti AS mengakui Genosida Armenia sejak awal, kita akan hidup dalam realitas yang berbeda hari ini, di mana negara-negara kecil tidak akan takut untuk mengakui fakta sejarah yang jelas yang merugikan orang yang hampir tersingkir, menurut Schrader.

“Benar-benar tidak masuk akal bahwa banyak  negara terus mengizinkan Turki menggunakan posisi geopolitiknya untuk menggertak negara lain agar menyangkal atau menolak untuk mengakui Genosida Armenia. Selama beberapa dekade, Turki telah secara aktif menekan orang-orang yang mengakui genosida di Turki itu sendiri, dan bahkan menghancurkan bukti-bukti. Bahkan memenjarakan para akademisi yang berani menyebut Genosida Armenia sebagai genosida,” tulis Schrader dalam opininya di The Jerusalem Post.

Genosida dipandang oleh banyak sejarawan sebagai Holocaust. Kurangnya pengakuan dari banyak pihak terutama dari AS dan penghilangan bukti-bukti menimbulkan kekhawatiran munculnya genosida di masa depan.

Sedangkan di Jerman, dunia menuntut pertanggungjawaban dan, saat ini, penolakan Holocaust adalah ilegal. Tetapi Turki membuatnya ilegal untuk tidak menyangkal Genosida Armenia, dan seluruh dunia terlibat dalam mengizinkannya untuk melakukannya.

Meskipun banyak bukti dan kesaksian, ada kontroversi mengenai pengakuan, karena penolakan keras Turki untuk menerima tanggung jawab atas pembantaian tersebut.

Dalam kasus Israel, pemerintah menolak untuk mengakui Genosida Armenia, karena hubungan politik yang tidak stabil dengan Turki.

Selama beberapa dekade, Turki telah memeras dan mengancam negara-negara jika mereka mempertimbangkan untuk mengakui Genosida Armenia. Schrader menilai, hal semacam itu justru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Israel secara politik.

“Israel (ketika itu) sangat bergantung pada Turki sebagai satu-satunya negara Muslim yang memiliki kerjasama dan hubungan diplomatik. Namun selama beberapa dekade, Turki semakin memusuhi Israel. Turki pun semakin sejajar secara geopolitik dengan Iran,” lanjut Schrader.

Untuk saat ini Israel mulai tidak terlalu bergantung lagi pada Turki, terutama dengan hubungan yang muncul dengan negara-negara Arab.

"Namun alih-alih mengakui Genosida Armenia dan secara tegas berdiri di sisi kanan sejarah, pemerintah Israel telah menjual habis orang-orang Armenia bahkan hingga hari ini, dengan menjual senjata ke Azerbaijan sementara mengebom kota-kota Armenia."

Pada 2019, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan Resolusi 401-11 yang mengakui Genosida Armenia, diikuti dengan keputusan bulat di Senat AS. Banyak presiden AS telah berjanji untuk mengakui Genosida Armenia, tetapi belum ada yang menepati janjinya sampai sekarang.

Awal bulan ini, sumber Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan Biden akan mengakui Genosida Armenia dalam sebuah tindakan yang membenarkan kesalahan bersejarah.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Ini Lima Kebutuhan Dasar yang Jadi Tantangan Jakarta Versi Fahira Idris

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:21

Dari Modal Rp300 Ribu, IDEacraft Tembus Pasar Jateng Berkat Pemberdayaan BRI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:09

Islam, Sosialisme, dan Keindonesiaan: Jalan Perjuangan Kader SEMMI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:05

Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Masih Bisa Dilawan

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:41

Harga Pertamax Cs Diprediksi Turun pada Juli 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:10

Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Sambut HUT ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:04

Belanda Buka Asa Lolos 32 Besar Usai Gulung Swedia 5-1

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:28

Kemendikdasmen Ditagih soal Putusan MK terkait Sekolah Swasta Gratis

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:06

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Untungkan Kubu Jokowi secara Opini

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:01

Aliansi BEM Persatuan Indonesia Dukung MBG, Ini Syaratnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 01:34

Selengkapnya