Berita

Presiden Joe BIden/Net

Dunia

Pengamat: Sudah Waktunya Biden Meluruskan Sejarah Dengan Membuat Pengakuan Genosida Armenia

RABU, 31 MARET 2021 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Biden dikabarkan akan mengakui Genosida Armenia. Pengakuan ini adalah keputusan yang sudah lama tertunda untuk memperbaiki kesalahan sejarah.

Emily Schrader, peneliti di Tel Aviv Institute mengatakan, pengakuan Genosida Armenia dari Pemerintah AS ini tidak hanya akan mengirimkan pesan yang diperlukan secara moral kepada orang-orang Armenia, tetapi juga akan mengirimkan pesan kepada dunia.

“Sudah saatnya membuka pengakuan!" ujar Schrader.


Jika saja negara adidaya seperti AS mengakui Genosida Armenia sejak awal, kita akan hidup dalam realitas yang berbeda hari ini, di mana negara-negara kecil tidak akan takut untuk mengakui fakta sejarah yang jelas yang merugikan orang yang hampir tersingkir, menurut Schrader.

“Benar-benar tidak masuk akal bahwa banyak  negara terus mengizinkan Turki menggunakan posisi geopolitiknya untuk menggertak negara lain agar menyangkal atau menolak untuk mengakui Genosida Armenia. Selama beberapa dekade, Turki telah secara aktif menekan orang-orang yang mengakui genosida di Turki itu sendiri, dan bahkan menghancurkan bukti-bukti. Bahkan memenjarakan para akademisi yang berani menyebut Genosida Armenia sebagai genosida,” tulis Schrader dalam opininya di The Jerusalem Post.

Genosida dipandang oleh banyak sejarawan sebagai Holocaust. Kurangnya pengakuan dari banyak pihak terutama dari AS dan penghilangan bukti-bukti menimbulkan kekhawatiran munculnya genosida di masa depan.

Sedangkan di Jerman, dunia menuntut pertanggungjawaban dan, saat ini, penolakan Holocaust adalah ilegal. Tetapi Turki membuatnya ilegal untuk tidak menyangkal Genosida Armenia, dan seluruh dunia terlibat dalam mengizinkannya untuk melakukannya.

Meskipun banyak bukti dan kesaksian, ada kontroversi mengenai pengakuan, karena penolakan keras Turki untuk menerima tanggung jawab atas pembantaian tersebut.

Dalam kasus Israel, pemerintah menolak untuk mengakui Genosida Armenia, karena hubungan politik yang tidak stabil dengan Turki.

Selama beberapa dekade, Turki telah memeras dan mengancam negara-negara jika mereka mempertimbangkan untuk mengakui Genosida Armenia. Schrader menilai, hal semacam itu justru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Israel secara politik.

“Israel (ketika itu) sangat bergantung pada Turki sebagai satu-satunya negara Muslim yang memiliki kerjasama dan hubungan diplomatik. Namun selama beberapa dekade, Turki semakin memusuhi Israel. Turki pun semakin sejajar secara geopolitik dengan Iran,” lanjut Schrader.

Untuk saat ini Israel mulai tidak terlalu bergantung lagi pada Turki, terutama dengan hubungan yang muncul dengan negara-negara Arab.

"Namun alih-alih mengakui Genosida Armenia dan secara tegas berdiri di sisi kanan sejarah, pemerintah Israel telah menjual habis orang-orang Armenia bahkan hingga hari ini, dengan menjual senjata ke Azerbaijan sementara mengebom kota-kota Armenia."

Pada 2019, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan Resolusi 401-11 yang mengakui Genosida Armenia, diikuti dengan keputusan bulat di Senat AS. Banyak presiden AS telah berjanji untuk mengakui Genosida Armenia, tetapi belum ada yang menepati janjinya sampai sekarang.

Awal bulan ini, sumber Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan Biden akan mengakui Genosida Armenia dalam sebuah tindakan yang membenarkan kesalahan bersejarah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya