Berita

H&M/Net

Dunia

Pemerintah Xinjiang Minta Perusahaan Barat Tak Ikut-ikutan Politisasi Situasi Uighur

SENIN, 29 MARET 2021 | 13:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perselisihan antara China dan sejumlah merek ternama dunia atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur di Xinjiang terus berlanjut.

Sejumlah merek seperti H&M, Burberry, Nike, dan Adidas telah terkena boikot di China sejak pekan lalu karena mengeluarkan komentar atas situasi di Xinjiang, di mana mereka mengumumkan tidak akan menggunakan kapas hasil kerja paksa minoritas Uighur.

Di media sosial China, warganet menyerang merek-merek Barat tersebut dan menegaskan tidak akan membelinya.


Menanggapi situasi tersebut, jurubicara pemerintah daerah Xinjiang, Xu Guixian pada Senin (29/3) mengatakan perusahaan tidak boleh mempolitisasi perilaku ekonominya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh jurubicara pemerintah Xinjiang lainnya, Elijan Anayat. Ia mengatakan orang China tidak menginginkan produk perusahaan seperti H&M dan Nike yang memboikot kapas Xinjiang. Ia juga mengundang perusahaan-purusahaan untuk melakukan perjalanan ke ladang kapas di kawasan Xinjiang untuk melihat sendiri apa yang terjadi.

Ketegangan antara China dan negara-negara Barat atas pelanggaran HAM di Xinjiang memicu perang sanksi.

AS pada Januari mengumumkan larangan impor pada semua kapas dan produk tomat dari Xinjiang karena dugaan kerja paksa.

Pemerintah Barat dan kelompok hak asasi sebelumnya menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa orang Uighur di kamp-kamp, ​​di mana beberapa mantan narapidana mengatakan mereka menjadi sasaran indoktrinasi ideologis.

Namun China telah berulang kali membantah semua tuduhan dan mengatakan kamp-kamp itu digunakan untuk pelatihan kejuruan dan memerangi ekstremisme agama.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya