Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan kecamannya atas kekerasan yang terus terjadi di Myanmar, terutama setelah kejadian berdarah dalam aksi unjuk rasa akhir pekan lalu.
Protes minggu kedelapan di Myanmar berakhir dengan satu hari paling mematikan sejak demonstran pertama kali turun ke jalan untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu.
Sabtu (27/3), sedikitnya 114 orang tewas oleh pasukan keamanan, termasuk seorang anak berusia 13 tahun, menurut kantor berita independen lokal.
"Taiwan menyatakan kecaman serius atas penggunaan terus menerus kekuatan mematikan oleh militer Myanmar untuk menekan pengunjuk rasa damai. Sebagai negara yang merangkul perdamaian, kebebasan, dan demokrasi, Taiwan tidak dapat menerima kekerasan terhadap warga sipil di negara Asia Tenggara," kata pernyataan Kemenlu Taiwan, seperti dikutip dari
Taiwan News, Minggu (28/3).
Kementerian lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan keras junta Myanmar hanya memperburuk situasi kacau, yang telah berdampak serius pada masyarakat, politik, dan ekonomi negara itu.
Mengatakan militer Myanmar "tidak dapat menghindari kesalahan," MOFA mendesaknya untuk menghentikan penggunaan kekuatan dan sebaliknya menyelesaikan konflik dengan "dialog damai dan rasional" dan memulihkan proses demokrasi negara itu.
Kepala pertahanan Inggris, AS, Jepang, Australia, dan delapan negara lainnya juga menerbitkan pernyataan bersama yang mengutuk pembunuhan hari Sabtu, yang bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata tahunan Myanmar.
"Seorang militer profesional mengikuti standar perilaku internasional dan bertanggung jawab untuk melindungi - bukan merugikan - orang-orang yang dilayaninya," bunyi pernyataan itu.
Sementara, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyatakan di Twitter bahwa AS "ngeri dengan pertumpahan darah yang dilakukan oleh pasukan keamanan Burma, menunjukkan bahwa junta akan mengorbankan nyawa rakyat untuk melayani segelintir orang."
Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat pada 1 Februari lalu dan menguasai pemerintah, mengutip klaim penipuan yang tidak berdasar dalam pemilihan parlemen akhir tahun lalu.
Militer juga telah menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan banyak pemimpin lain di partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi dalam kudeta tersebut.
