Berita

Demonstran anti-kudeta militer di Myanmar/Reuters

Dunia

Kekerasan Kian Brutal, Aktivis Myanmar Minta Perlindungan Dari Kelompok Etnis Bersenjata

SENIN, 29 MARET 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar membuat para aktivis berupaya mencari perlindungan, salah satunya dari kelompok etnis bersenjata.

Myanmar dikenal memiliki banyak kelompok etnis bersenjata yang banyak di antaranya mendukung gerakan pembangkangan sipil untuk menolak perebutan kekuasaan oleh militer.

Kelompok pemimpin gerakan pembangkangan sipil, General Strike Committee of Nationalities (GSCN), mengeluarkan surat terbuka berisi desakan agar kelompok etnis bersenjata secara kolektif melindungi warga sipil, wanita, anak-anak, dan orang tua yang menantang kudeta militer.


Surat terbuka itu diunggah dalam akun Facebook pada Minggu (28/3), seperti yang dimuat Reuters.

Desakan itu muncul setelah insiden berdarah pada akhir pekan yang membuat lebih dari 100 orang meninggal dunia karena kekerasan petugas keamanan.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Minggu (28/3), totalnya sudah ada 459 warga sipil yang meninggal dunia sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Sekitar 3.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Thailand setelah jet militer membom daerah yang dikuasai oleh milisi Persatuan Nasional Karen (KNU) di dekat perbatasan.

Setidaknya tiga warga sipil tewas pada Sabtu (27/3) dalam serangan udara oleh militer di sebuah desa yang dikendalikan oleh KNU. Milisi sebelumnya mengatakan telah menyerbu sebuah pos militer dekat perbatasan, menewaskan 10 orang.

Pertempuran juga meletus pada Minggu antara kelompok bersenjata lainnya, Tentara Kemerdekaan Kachin, dan militer di daerah pertambangan batu giok Hpakant di utara.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya