Ilustrasi Kejakasaan Agung/Net
Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI, Adang Daradjatun menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.
Meski setuju, Adang menyampaikan beberapa catatan terkait RUU ini.
Salah satu substansinya menyangkut kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dan definisi jaksa yang berhubungan dengan kewenangan dan jabatan fungsional.
“Dimana dalam hal ini ada hubungannya dengan kewenangan dan jabatan fungsional yang sebetulnya sudah terpenuhi penyesuaian dengan adanya hukum acara pidana,†kata Adang, Kamis (25/3).
Catatan lainnya, lanjut Adang, terkait kewenangan jaksa dan masalah penggunaan senjata api oleh jaksa.
“Kedua adalah kewenangan jaksa dalam penuntutan dan juga jaksa yang melakukan tindak pidana, ini juga akan menjadi catatan dari kami. Ketiga, masalah penggunaan senjata api oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya ada beberapa catatan yang kami sampaikan,†ujarnya.
Terakhir, Adang menyampaikan catatan terkait rangkap jabatan bagi jaksa agung dan menyatakan kembali persetujuan terkait RUU ini.
“Yang terakhir dihapusnya ketentuan larangan rangkap jabatan bagi jaksa agung,†tutupnya.
