Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Pengamat: Trump Dan Media Barat Bertanggung Jawab Atas Meningkatkanya Diskriminasi Pada Warga Asia-Amerika

JUMAT, 19 MARET 2021 | 14:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah pengamat China mengatakan bahwa mantan Presiden AS Donald Trump dan pengaruh politiknya yang 'beracun', diidentifikasi sebagai penyebab meningkatnya gelombang anti-Asia di AS.

Selain Trump, para pengamat juga mengatakan bahwa media AS yang telah meningkatkan mesin propaganda mereka untuk meremehkan China dalam beberapa tahun terakhir dan menunjuk negara itu sebagai asal mula pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan dunia, juga harus memikul tanggung jawab tersebut.

Mereka juga percaya bahwa ketika masyarakat AS menghadapi kesengsaraan domestik yang meningkat, diskriminasi rasial bisa menjadi cara mudah bagi orang untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka.


Menurut Stop AAPI Hate, dari 19 Maret 2020 hingga 28 Februari 2021, grup tersebut menerima 3.795 laporan tentang orang Asia-Amerika. Dikatakan bahwa orang Amerika Tionghoa adalah kelompok yang menerima sebagian besar serangan, terhitung jumlahnya hingga 42,2 persen.

Peristiwa kekerasan terbaru yang dialami sejumlah warga Asia-Amerika adalah pembunuhan yang dilakukan Robert Aaron Long (21), seorang pria bersenjata kulit putih, di tiga panti pijat daerah Atlanta pada Selasa (16/3). Enam dari delapan korban pembunuhan adalah wanita keturunan Asia.

Meskipun Long mengatakan kepada polisi bahwa serangan hari Selasa tidak bermotif rasial, para penyelidik mengatakan mereka tidak mengesampingkan bias sebagai faktor pendorong.

Peristiwa terbaru itu telah membuat merinding di antara orang Asia-Amerika, yang telah mengalami lonjakan serangan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah wabah Covid-19.

Philip Choi, penasihat Asosiasi Dagang China Amerika yang tinggal di San Francisco, mengatakan bahwa serangan itu telah mencengkeram hatinya dan dia sangat prihatin.

“Sekarang kelompok rentan, seperti lansia dan perempuan, lebih mudah menjadi sasaran kasus diskriminatif terhadap orang Asia. Beberapa lansia Asia bahkan meninggal akibat serangan rasis di Bay Area selama beberapa bulan terakhir,” kata Choi kepada Global Times.

Sementara Shen Yi, seorang profesor di Sekolah Hubungan Internasional dan Urusan Publik Universitas Fudan mengatakan, perilaku sembrono pemerintahan Trump hanya mengoyak lubang dalam rasisme yang sudah lama mendidih dan supremasi kulit putih, yang dibungkam oleh "kebenaran politik" arus utama masyarakat.

Shen mengatakan konflik rasial juga merajalela di AS karena beberapa orang Amerika melihat diskriminasi rasial sebagai pelampiasan frustrasi pada masyarakat mereka yang bermasalah, termasuk kesalahan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, tingkat pengangguran yang tinggi dan ekonomi yang lesu.

Alasan lain yang kurang mencolok di balik kebencian semacam itu, menurut pengamat China, adalah media Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, media konservatif seperti Fox News, atau yang disebut media liberal, seperti New York Times, telah menerbitkan laporan bias dan tidak berdasar tentang China, menurut  Xin Qiang, wakil direktur Pusat Studi Amerika di Universitas Fudan.

Orang Amerika keturunan China lainnya yang menolak untuk mengungkapkan identitasnya mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah wabah Covid-19, media AS telah diturunkan menjadi "mesin propaganda" yang mengomel terhadap China tentang asal virus dan masalah lainnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan dalam konferensi harian pada Kamis (18/3), bahwa diskriminasi rasial dan kekerasan dalam penegakan hukum sangat parah di AS.

"Suar hak asasi manusia yang diklaim sendiri kadang-kadang harus benar-benar menjelaskan dirinya sendiri," menurut Zhao.

Statistik menunjukkan bahwa, dari Januari hingga November 2020, hanya ada 17 hari tanpa personel penegak hukum yang menyebabkan kematian di AS.

Sejumlah negara termasuk Venezuela, Suriah, dan Belarusia juga telah mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di AS pada sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Rabu. Mereka meminta AS untuk terlebih dahulu melihat dirinya sendiri sebelum melompat ke kesimpulan tentang orang lain tentang masalah ini.

Zhu Ying, wakil direktur Pangkalan Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia Nasional Universitas Ilmu Politik dan Hukum Southwest, mengatakan bahwa kasus baru-baru ini mengungkap situasi hak asasi manusia yang sebenarnya di AS - titik balik dalam sistem demokrasi AS .

"Dipicu oleh pandemi, 2020 adalah titik balik bagi sistem demokrasi AS dari kemenangan ke penurunan, dan Joe Biden tidak akan membalikkan tren penurunan sistem demokrasinya," ujarnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya